Sabtu, 09 November 2013

Pemimpin Menurut Islam



By. Suryana Slamet
Sebagai bangsa yang besar, negeri ini (Indonesia) bukan saja diwarisi oleh kekayaan alam yang luar biasa, tetapi juga diwarisi oleh sejarah sebagai negara bangsa yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga diwarisi oleh budaya nusantara yang kaya dengan budaya dan falsafah leluhur nenek moyangnya. Untuk mengelola negeri kaya ini, kita tidak perlu berkiblat pada ajaran kepemimpinan gaya barat atau gaya timur.

Di negeri kita, ajaran agama (Islam) dan falsafah budaya nenek moyang telah lebih dari cukup mewarisi bekal tentang bagaimana mengelola negeri ini. Kepemimpinan yang diajarkan Rasulullah bukan saja memiliki kekuatan wahyu, tetapi ajarannya teruji sepanjang sejarah sebagai ajaran berdimensi universal dan konfrehensif, demikian membumi dan mampu memberi stimulus bagi terwujudnya  kesejahteraan untuk rakyat dan kelestarian bagi alam semesta. Kaidah agama tersebut dikatagorikan pada idiologi keagamaan (relligious-ideology) yang merupakan penjabaran dari ajaran agama tauhid (Islam).

Begitu juga falsafah budaya nenek moyang kita atau Idiologi kebudayaan (cultural idiology) yang bersumber dari pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh faktor kepentingan, lingkungan, tradisi dan kebudayaan telah membuktikan mampu mengukir kejayaan negeri katulistiwa di jamannya. Adalah Maha Patih Gajah Mada yang teguh memegang falsafah nenek moyang negeri ini (lihat Pemimpin Menurut Budaya) berhasil mempersatukan nusantara dalam pemerintahan dimana rakyatnya hidup gemah rifah, subur makmur. Falsafah Budaya bangsa atau idiologi kebudayaan ini sebenarnya bisa saja dipengaruhi oleh agama. Sehingga idiologi kebudayaan yang bersumber dari pemikiran manusia yang merupakan penjabaran dari ajaran agama itu dapat bercampur dan menjadi sumber utama dalam perumusan konsep kepemimpinan dan ketatanegaraan.

Oleh karenanya, keduanya (Agama dan Falsafah Budaya) yang disajikan, tidak dalam tujuan untuk memperbandingkan apalagi mempertentangkannya. Karena Konsep Islam sebagai agama tauhid, bersifat absolut di satu sisi, sementara pepatah, nasehat atau falsafat budaya nenek moyang sebagai hasanah pemikiran dan moral budaya di sisi lain. Masing-masing, meskipun bisa menjadi satu kesatuan, memiliki dimensinya sendiri-sendiri sehingga tidak relevan untuk diperbandingkan atau dipertentangkan.

Dalam khasanah keilmuan juga terdapat perbedaan pemahaman tentang konsep khilafah dan pemerintahan dalam arti umum di masa sekarang. Tetapi penyusun tidak membahas atau mempersoalkan hal tersebut mengingat bukan itu tujuan penyusunan buku ini (Kado Buat Para Pemimpin).

Adapun pengertian atau definisi pemimpin yang dikemukan oleh pemikir terdahulu, disajikan oleh penyusun untuk lebih memudahkan pemahaman tentang pemimpin tanpa mempertentangkan perbedaan diantara mereka.

Pemimpin Menurut Konsepsi Islam
Dari sudut pandang historis dan konstitusi pada masa awal kelahiran dasar negara, baik Pancasila dengan latar belakang Piagam Djakarta-nya, maupun Mukaddimah UUD 1945. Jelaslah tercermin bahwa pendiri Indonesia menghendaki system pengelolaan negara berpijak pada kaidah agama. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Maududi, menurut beliau, "pemimpin atau khilafah dalam pemerintahan yang benar menurut Alqur'an, ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya (Allah dan Rasulullah) dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekauasaan khilafah dalam kedudukannya haruslah terbatas pada batasan yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya, baik kekuasaan-kekuasaan yang bersifat legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dengan kata lain, manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya".

Dalam kontek keislaman, arti pemimpin dalam konsepsi lughah sering disebut dengan berbagai kata atau sebutan;

Imam
Asal kata dari  “Amama”  karena ia berada di depan (amam), mengasuh (ummah), menyempurnakan (atammah), menenangkan (yanamma ). Menurut Imam Al Jauhari, Imam adalah orang yang memberi petunjuk. Dalam Alqur’an kata imam ada dalam Q.S. 16/An-Nahl;120, “Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan” . Kata yang pengertiannya imam juga terdapat dalam Q.S. 2/Al-Baqarah;124, dan Q.S. 25/Al-Furqaan;74.

Amir (Ulil Amri)
Amir atau Ulil Amri diartikan “Pemimpin yang memberi petunjuk”, seperti dalam Q.S. 32/As-Sajadah: Ayat 24, “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”. Atau baca Q.S. Al-Anbiyaa: 73. Ayat lain yang berkenaan dengan kata Ulil Amri terdapat dalam Q.S. An-Nisaa:59.

Sulthan
Penggunaan kata Sulthan untuk pemimpin didasarkan kepada penafsiran Q.S. Al-Hasyr, 101:6 yang artinya,

Dan apa saja harta rampasan   yang diberikan Allah kepada RasulNya  mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan  seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Kemudian lihat Q.S. An-Nissa:90, Q.S. 17/Al-Israa’:33 dan 80.

Dari penggunaan kata Sulthan ini dapat dipahami berkonotasi sosiologis dalam arti berkenaan dengan kemampuan mengatasi orang lain. Maka bisa diartikan, seorang pemimpin harus memiliki atau berkemampuan mengatasi persoalan yang menyangkut rakyatnya.

Al-Mulk
Pengertian Pemimpin dengan istilah Al-Mulk atau Pemilik Kekuasaan dan Malik atau Raja dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqoroh:247 yang artinya,

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu. " Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.

Al-Mulk yang dimaksud dalam ayat di atas pada pokoknya mengandung makna keabsahan atau legalitas, pengetahuan dan kemampuan. Dikaitkan dengan kekuasaan politik, ini berarti seorang pemimpin harus memiliki legalitas atau pengakuan dalam pengertian atas izin-Nya dan kepercayaan  rakyat. Seorang pemimpin juga dituntut memiliki pengetahuan yang relevan dengan amanat kepemimpinannya agar memiliki kemampuan melaksanakan amanat tersebut. Seorang pemimpin diisyaratkan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan (pengambil keputusan) dengan prinsif kebenaran dan keadilan bagi sepenuhnya untuk kemashlahatan rakyat yang dipimpinnya. Ayat yang mengejawantahkan maksud tersebut dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Qalam: 36-41, Q.S. Yunus: 35, Q.S. Ash-Shaaffaat: 154.

Al-Qur’an meniadakan hak manusia membuat aturan yang berkenaan dengan akidah dan ibadah tetapi  memberikan hak kepada manusia dalam menata kehidupan dunianya, penataan masyarakatnya berdasarkan tuntunan yang diberikan Tuhan. Tentang hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Anbiyaa: 73 dan 78.

Khalifah
Para fuqaha mendefinisikan suatu kepemimpinan umum yang mencakup urusan keduniaan dan urusan keakheratan. Pengertian Khalifah di dalamnya mengadung arti adanya proses regenerasi sebagaimana tertera dalam Q.S. 19/Maryam: Ayat 44-49 dan Q.S. 7/Al-A’raaf: Ayat 143. Khalifah juga mengandung pengertian  yang berfungsi sebagai penegak hukum (kebenaran dan keadilan), tidak memperturutkan hawa nafsu dan berakibat sanksi berat bagi pemimpin yang melakukan penyimpangan (Q.S. 38/Saad: Ayat 26).

Menurut Imam Al Mawardi sama dengan Al Imamah, karena inilah asal kepemimpinan di masa Nabi SAW, yaitu untuk memimpin agama dan keduniaan (Al Ahkam Al Sulthaniyyah, Almawardi, hal 3). Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, yaitu penanggungjawab umum dimana seluruh urusan kemaslahatan syariat baik ukhrowi maupun duniawiyyah kembali kepadanya (Almukaddimah Ibnu Khaldun hal. 180).

begitu juga Ibnu Jarir al-Thabari (310 H), beliau mendefinisikan pemimpin dalam konsep negara kesejahteraan, “raja (pemimpin, red) adalah penyelenggara kesejahteraan rakyat dan penduduk negerinya. Ia bertugas mengatur urusan mereka, menutup jalan-jalan yang menjurus kepada kelaliman, mencegah orang berbuat aniaya dan membela rakyat dari perbuatan melampauan batas.

Dalam hal pemimpin, Mahmud bin Umar al-Zamakkhsyari (467-538H /1027-1144 M.) mengemukan konsep Negara Moral, ia menegaskan bahwa eksisitensi imamah adalah untuk menolak kezaliman. Imam berfungsi sebagai panutan, penyeru kebajikan dan sebagai pemerintah, karena itu ia wajib memerintah dengan menegakkan keadilan, menyeru kebenaran dan melarang kemungkaran”.

Kaitannya dengan pemimpin negara, penulisan konsep politik dan pemerintahan dillakukan juga oleh Ahmad al-Qurtubi (671 H), Imail Kasir (774 H), Muhammad Abduh (1849-1905) dan pemikir Islam kontemporer lainnya seperti, Muhammad Izzat Darwazat dalam al-Dustur al-Qur’aniy wa al-Sunnat al-Nabawiyat fi syu’un al-Hayat (undang-undang Qur’ani dan Sunah Nabi dalam Aspek-aspek Kehidupan). Kitab ini tidak hanya membahas system pemerintahan, tetapi juga system-sistem lainnya seperti system keuangan negara, system peradilan, system jihad dan system dakwah. Karya lain yang membahas masalah politik kekuasaan, al-Qur’an al-Daulat (al-Qur’an dan Negara) oleh Muhammad Ahmad Khalfallah. (lengkapnya membahas ini, lihat Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, hal 9-16, Dr. Abdul Muin Salim).

Pemimpin yang menyelenggarakan tata pemerintahan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dan para Sahabat dalam menjalankan pemerintahan, senantiasa mengedepankan prinsif musyawarah untuk mufakat dalam kemashlahatan, tidak otoriter, memaksakan kehendak sendiri. Hal itu dapat dilihat, sebagaimana dikutif oleh DR. Abdul Ghafar Aziz dalam Islam Politik Pro dan Kontra, “Kalau pemerintahan itu bersifat teokrasi, maka Nabi SAW tidak akan menerima usul Khabab bin Mundzir dalam perang Badar dan tidak juga akan menerima pendapat para sahabatnya dalam masalah tawanan perang setelah perang Badar”. Ini menunjukkan dalam konsep Islam tidak mengenal kepemimpinan otoriter atau diktator yang berbuat sesuka hatinya dalam menjalankan kekuasaan (abuse of power).

Sejarah juga mencatat bagaimana pemimpin di masa kenabian dan khalifah terbuka untuk kritik dan koreksi apabila terdapat kesalahan. Seperti halnya Umar RA, ketika itu beliau berpidato, “Barang siapa yang mendapatkan dari diriku suatu penyelewengan, hendaklah meluruskan!”, lalu seseorang berdiri dan spontan menimpali, “ Demi Allah, jika kami dapati engkau menyeleweng, niscayalah aku akan luruskan dengan pedang”.

Ketika Umar RA diprotes keras oleh Bilal dan Abdurahman Bin Auf dalam suatu masalah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Umar RA melibatkan para sahabat di forum musyawarah, dalam kesempatan itu Umar RA berkata, “Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya aku tidak bermaksud mengganggu kecuali ingin melibatkan kalian dalam amanat yang aku tidak sanggup memikulnya sendiri karena menyangkut masalah kalian semua. Sesungguhnya aku seperti seseorang lainnya diantara kalian, dan sekarang hendaklah kalian mengemukakan kebenaran. Demi Allah, jika aku menginginkan sesuatu, tidaklah aku menginginkannnya kecuali dengan kebenaran”.  Lalu masalahpun dapat diselesaikan dengan mufakat dalam kemashlahatan.

Dari sekuel sejarah itu menunjukkan kepada para pengkritiknya, Umar RA tidak sewenang wenang. Khalifah menyadari yang berkuasa itu bukan kepala negara (khalifah), tetapi rakyat, pada hakekatnya milik rakyat yang telah memandatkan kepadanya sebagai khalifah.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, konsep politik kekuasaan dan kepemimpinan tersebut kemudian ditafsirkan oleh para ulama dan mufasir. Jadi jelaslah, dalam Islam sudah ada system musyawarah, system perwakilan dan system kepemimpinan sebagai penyelenggara negara yang mengelola pemerintahan atas dasar mandate atau  kepercayaan dari rakyat.

Fakta empiris itu menjelaskan kepada kita,  Islam (agama tauhid yang di bawa oleh para Rasul dan Nabi hingga Rasulullah Muhammad SAW) telah mengajarkan konsep politik, politik kekuasaan dan kepemimpinan jauh sebelum pemikir dan filosuf barat merumuskan konsep negara dan politik kekuasaan.

Pemikir barat atau Yunani yang Dewasa ini konsepnya digandrungi oleh kebanyakan politisi kita, antara lain; Niccolo Machiavelli dalam Il Principe (1469-1527), Jean Bodin dalam Six Livres de la Republiqueu (1530-1590 M),  John Locke (1689-1755), Montesquieu yang terkenal dengan ajaran Trias Politika (1689-1755), Jean Jacques Rousseau dalam The Social Contract ( 1712-1778), Max Weber (1864-1922), dan pemikir pemikir Barat atau Yunani lainnya hingga abad 21.

Kalau untuk kajian ilmiah dan bahan perbandingan tentu tidak menjadi masalah. Kenyataannya, buah pemikiran mereka justru dijadikan kiblat pemikiran politik dari sebagian besar politisi kita, khususnya doktrin politik Machiavelli dan Sun Tzu yang cenderung menghalalkan segala cara. 

Dari penjelasan mengenai pemimpin dan pengertian fungsi tugas pemimpin sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami konsep agama  menghendaki kekuasaan politik untuk dan harus menuju pada kesejahteraan rakyat.

Atas dasar pemikiran tersebut Rasulullah SAW mengambil sikap tegas soal konsekwensi pemimpin,  sebagaimana tercermin dalam do’anya.  Sabda Nabi SAW,

Ya Allah, siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi ummatku lalu ia menyengsarakan mereka maka persulitlah ia. Dan barang siapa saja yang diberi kekuasaan lalu ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah ia” H.R. Muslim No. 1828.

Untuk itulah, dalam menjalankan amanah kepemimpinan agar memenuhi pemahaman tentang kepemimpinan sesuai konsep agama. Seorang pemimpin dalam menentukan langkah dan kebijakannya harus senantiasa berpijak pada kaidah agama (Al-Qur’an) dan keteladan Rasulullah SAW (As-Sunah) yang berarti meneladani atau memiliki empat sifat dasar yang dicontohkan Rasulluh SAW, yaitu; Sidiq Fathonah, Amanah dan Tablig.

Pemimpin tipe demikian dapat diartikan pemimpin yang berkualifikasi robbani dalam pengertian, “yang menyembah Tuhan, yang sempurna ilmu dan amal kebaikannya”. Menurut Ibn Jarir, istilah rabbani ini merujuk kepada para ahli pengetahuan dan kebijaksanaan yang mengetahui tata cara pengaturan masyarakat, dan berusaha mewujudkan kemashlahatan bagi mereka (lihat Ajaran-ajaran Dasar tentang Kekuasaan Politik dalam Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, Dr. Abd. Muin Salim hal 191).

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutif oleh Dr. Abd. Muin Salim dalam buku yang sama, “ Kata rabbani mengandung makna pribadi yang memiliki komitmen yang tinggi dan dinamis terhadap kemashlahatan objek yang menjadi tanggungjawabnya”.

    Adapun Al-Maududi dalam Al-Khilafah wa Al-Mulk menjelaskan tentang sifat-sifat Ulil Amri (pemimpin menurut Islam), yaitu:
    1. Mereka itu harus orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsif-prinsif tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah sesuai dengan bidang atau amanah yang diserahkan kepada mereka.
    2. Mereka tidak boleh terdiri dari orang zalim, fasik, fajir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasan-Nya. Apabila orang zalim dan fasik berkuasa atau merebut kekuasaan kepemimpinan atau keimaman, maka menurut pandangan Islam kepemimpinannya itu batal.
    3. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh dan dungu, tapi haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan dan kemampuan intelektual dan fisik untuk mengelola roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawabnya.
    4. Mereka haruslah orang-orang yang amanah, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepadanya dengan aman tanpa keraguan.
    Selain seorang pemimpin memiliki pengertian dan sifat-sifat ulul amri sebagaimana telah dibahas di atas. Rangkuman selengkapnya dari tulisan ini, pemimpin harus memenuhi pengertian atau kriteriasebagai berikut;

    1. Senantiasa menjadikan Al Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai pedoman (Referensi Utama) dalam menjalankan kepemimpinan, dalam kontek Indonesia, kepemimpinan legislatif, yudikatif dan eksekutif  ( Q.S. 5/Al-Maa’idah: Ayat 48, Q.S. 4/An-Nisaa:105).
    2. Professional dan komunikatif (QS. 16/An-Nahl: Ayat 125-126);
    3. Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Bekerja dengan Tim yang benar-benar dipercaya dan menerima prinsif-prinsif tanggungjawab (Q.S. 3/Ali Imran: Ayat 118, QS. 9/At-Taubah: Ayat 16, Q.S. 18/Al-Kahfi: Ayat 28, Q.S. 5/Al-Maa’idah: Ayat 55-56)
    4. Memiliki sifat budi luhur, bersih, berlaku adil dan taat hukum. Tidak Zalim, Fasik dan Fajir (Q.S. 38/Shaad: Ayat 28, Q.S. 16/An-Nahl: Ayat 90, Q.S. 26Asy-Syu’araa: Ayat 151-152);
    5. Cerdas, Arif, Bijaksana, Istiqomah dan Kreatif (Q.S. 2/Al-Baqarah: Ayat 247, Q.S. 38/Shaad: Ayat 20, Q.S. 12/Yusuf: Ayat 55, Q.S. 11/Huud: Ayat 112);
    6. Amanah, Mampu dalam menjalankan tugas dan mempunyai visi ke depan dengan garis strategi yang mantap (Q.S. 4/An-Nisaa: Ayat 83, Q.S. 28/Al-Qashash: Ayat 26);
    7. Memahami prinsif-prinsif kerja keorganisasian hingga ke tahap teknis operasional (Q.S. 3/Ali-Imran: Ayat 159, Q.S. 16/An-Nahl: Ayat 91 dan 92);
    8. Berlaku adil disertai keteladanan secara simultan (Q.S. 5/Al-Maa’idah: Ayat 8, Q.S. 4: Ayat 135, Q.S. 16/An-Nahl: Ayat 90, Q.S. 57/Al-Hadiid: Ayat 25, Q.S. 4/An-Nisaa: Ayat 58, Q.S. 42/Asy-Syuura: Ayat 15, Q.S. 5/Al-Maa’idah: Ayat 8);
    9. Menghindari pandangan pemikiran dan sikap yang dikotomis, bersilat lidah seperti halnya orang munafik dengan tegas menolak kemungkaran dan setiap kebijakannya mengandung kebaikan (Q.S. 9: Ayat 67 dan 71).
    Dari pemimpin berkualifikasi seperti pengertian dan atau kriteria yang diuraikan di atas, diharapkan pemimpin berkemampuan merumuskan kebijakan secara efektif, strategis dan akomodatif. Memahami sosiokultural yang melatarbelakangi mental spiritual daerah yang dipimpinnya. Memiliki sikap mental dengan kemampuan berpikir general. Sehingga dengan karakteristik seorang pemimpin (Ulil Amri-Kepala Negara/Daerah, Wakil Rakyat dan Pejabat-pejabat) di atas, pemimpin dapat menjalankan tanggungjawab kepemimpinannya secara benar sesuai dengan kaidah agama (Syariat) Allah.

    Di bawah pemimpin yang berpegang pada kaidah agama, cerdas, adil dan bijaksana, tentunya dalam mengelola sumber daya alam yang ada dapat difungsigunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang riil dan berorientasi pada terwujudnya masyarakat sejahtera.

    Ahir kalam, di tahun politik 2014 bangsa Indonesia akan menjalani agenda demokrasi memilih para pemimpin, baik pemimpin legislatif maupun eksekutif (Pilpres). Sudahkah kita mencermati rekam jejak mereka. Apakah sudah memenuhi kriteria sesuai dengan tuntunan Islam. Jika Anda tidak ingin salah memilih pemimpin Indonesia, maka dengan niat ibadah, tidak ada salahnya kalau artikel ini disebarkan kepada teman, kolega, saudara dan sanak famili agar mereka tidak keliru dalam memilih pemimpin. 
    Wa-Allah "alam. 

    Selanjutnya silahkan dibaca artikel tentang.....Pemimpin Menurut Budaya

    Sumber:
    eBook Kado Buat Para Pemimpi-Surat terbuka buat pemimpin dan politisi - Oleh Suryana Slamet

    Links terkait di blog ini