Sabtu, 23 Maret 2013

Kepemimpinan Harapan Rakyat


Mengingat tahun 2013 disebut tahun politik, maka Saya merencanakan akan memposting secara bertahap kumpulan tulisan Saya di buku yang diberi judul, “Kado Buat Para pemimpin-Surat Terbuka Buat Para Pemimpin dan Politisi”. 
(di blog ini belum diposting semua, baru tentang Prof. Habiebie dan beberapa tulisan. Lihat artikel terkait-red)

                                   By. Suryana Slamet
Setelah sedikit mengulas jejak para pemimpin kita dan kilas balik sejarah (Baca Kado Buat Para Pemimpin). Ternyata para pemimpin kita penuh dengan sanjungan dan hujatan. Mari kita sama-sama membuka catatan tentang pengertian pemimpin bagi rakyat. Mengapa pemimpin kita selalu mengalami dua keadaan yang paradok “disanjung-dihujat”. Apakah ada yang salah dalam tatanan kemasyarakatan dan kepemimpinan kita. Mengapa pula negeri yang katanya kaya sumber daya alam ini justru diwarnai kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan bencana yang seakan terus menerus terjadi dari sabang hingga merouke.

Untuk itu, kita dan pemimpin negeri ini hendaknya mencermati fenomena kehidupan dengan berpijak pada kaidah kebenaran. Fenomena alam semesta politik kepemimpinan yang terjadi adalah Sunatullah dari adanya hukum sebab akibat yang sesungguhnya memberi banyak pelajaran dan cermin bagi kita.

Bicara tentang pemimpin, logika sederhananya pemimpin adalah komponen pranata social tertinggi di daerah yang dipimpinnya dan merupakan pilar stake holder yang berpengaruh terhadap laju pembangunan masyarakat di segala bidang.

Jadi pemimpin itu Key Performent yang secara harfiah kemanusiaan, menentukan maju mundurnya pembangunan dan sejahtera tidaknya masyarakat yang dipimpinnya. Jika tanda-tanda ke arah sesuai harapan belum terlihat, maka wajar kalau rakyat (bukan karena tujuan politik kepentingan atas kekuasaan) menjadi gelisah atau lama-lama marah.

Pemimpin itu nakhoda yang menentukan nasib penumpang (rakyatnya). Salah memilih pemimpin, sama saja membiarkan nakhoda kapal yang di dalamnya ada kita (pemilih/masyarakat) dikemudi oleh bukan ahlinya. Nakhodalah yang menentukan tercapai tidaknya pulau tujuan di tengah badai dan gelombang yang setiap saat dapat menghadang. Maka, di bawah komando nakhoda yang handal tentu akan lebih menjamin pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya, Nakhoda yang tidak ahli akan beresiko menenggelamkan kapal yang di dalamnya termasuk ada kita. Bukankah dalam pemahaman agama, soal memilih pemimpin sangat jelas dan tegas,

Serahkan masalah pada ahlinya atau tunggu kehancuran”.

Dalam kondisi krisis multidimensi yang dihadapi Indonesia dan sebagian besar negara-negara di dunia. Rakyat Indonesia membutuhkan figur Pemimpin dan Politisi yang memegang prinsip politik santun. Berbasis pada Kaidah Agama dan Falsafah Budaya Bangsa yang mengedepankan  kepentingan rakyat di atas segalanya .

Terkait dengan politik santun, SoegengSarjadi mengemukan bahwa ciri-ciri politik santun adalah,
“Perilaku politik yang menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai universal, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan tindakan dan produk hukum-politik yang menempatkan hak asasi manusia, keadilan dan kedaulatan rakyat ditempat yang terhormat, sedangkan pada tingkat system dan struktur politik, hendaknya seluruh institusi politik maupun perundang undangan yang ada merupakan cermin dari hati nurani rakyat. Dan bukan budaya politik individualistic, yang menganggap politik dan jabatan hanya menjadi suatu cara bagi individu supaya dapat memperbaiki status dirinya dan keadaan ekonominya”.

Politik dalam pengertian sederhana, adalah “Cara untuk mencapai tujuan“. Oleh karenannya,  politik ada di semua lini kehidupan meskipun sebagian orang memahami politik identik dengan kekuasaan. Dalam perjalanan sejarah, banyak definisi politik diartikulasikan implentasinya oleh manusia dari jaman ke jaman tentu dengan pengertian dan penafsiran yang berbeda, sesuai dengan kondisi jaman,  ideologi dasar, motivasi dan tujuan ahir dari politik itu.

Pada konteks tertentu, karena politik diartikan sebagai  cara untuk mencapai tujuan, maka pada perkembangannya terdapat beragam teori dan aliran politik. Tulisan ini tidak untuk membahas macam-macam teori dan aliran politik. Namun demikian, yang perlu dicermati bersama bahwa dalam politik ada beberapa paham politik yang cenderung menyimpang dari akhlak agama, kaidah kebenaran, kepatutan sosial dan keadilan yang seharusnya menjadi tujuan mulia politik itu sendiri. Penyimpangan itu berimplikasi politik bagi kehidupan yang dalam jangka panjang dapat merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Seperti teori politik yang cenderung diadopsi oleh kalangan politisi Indonesia, yaitu teori politik yang menganut paham menghalalkan segala cara sebagaimana direfresentasikan oleh Pak De Sun Tzu dan Om Niccolo Machiavelli. Politik menghalalkan segala cara ini juga yang berjasa menumbuh suburkan kelompok oportunis dan brutus politik hampir di semua level kehidupan politik. Inti kaidah politik kedua orang ahli politik itu sebenarnya nyaris sama, yakni  paham politik menghalalkan segala cara. Penganut paham politik jenis ini, disinyalir masih mendominasi jagat politik Indonesia (eksekutif, Legislatif, Yudikatif).

Turunan dari paham politik menghalalkan segala cara ajaran “maestro” politik Timur dan Barat tersebut, dalam beberapa hal, paham mereka dapat diterima dalam bingkai kultur Indonesia, meskipun pada prakteknya masih banyak penyimpangan. Seperti dalam pemahaman logika politik yang menyebutkan bahwa, "logika politik parameternya kepentingan".  Sesuatu yang berbeda dengan, "logika hukum yang parameternya benar atau salah menurut aturan yang berlaku". Penempatan pengertian logika politik dan logika hukum itu pada prakteknya tidak jarang bertukar tempat kalau tidak dijungkir balikkan karena alasan kepentingan. Padahal logika politik yang benar dan pengertiannya positif seharusnya  "kepentingan" yang dimaksud bersandar pada logika agama, hukum, etika dan moral.

Karena terdapat dikotomi, akibatnya, logika hukum dan logika politik yang terpisah itu menjadi objek intrik (muslihat) politik, di mana sesuatu yang semestinya berada di ranah logika hukum dikemas dalam perspektif logika politik dan sebaliknya. Kemudian logika hukum dan politik itu diformulasi dengan paham politik Sun Tzu-Machiavelli, maka hasil karya politiknya, disadari atau tidak, dalam jangka panjang dapat merugikan kehidupan politik dan demokrasi. Logika politik kepentingan yang telah kehilangan etika dan moral itulah yang sering menjadi penyebab disharmonisnya komunikasi politik di internal suatu lembaga, organisasi atau partai politik. Sehingga pada gilirannya dapat merugikan kepentingan dan tujuan bersama lembaga organisasi atau partai politik itu sendiri. Bahkan demi kepentingan, dalam beberapa kasus hukum-pun bisa direkayasa dan menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan. Lawan politik yang dianggap membahayakan, dengan kekuatan yang dimilikinya bisa dikriminalkan. Carut marutnya dunia peradilan sejak beberapa waktu yang lalu hingga kini menjadi tontonan publik. “Aku Malu Jadi Orang Indonesia”, begitu kata Opung Taufik Ismail dalam puisinya.

Di jagat politik juga dikenal dengan kaidah bahwa, “Politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi opini publik. Siapa yang dapat mempengaruhi opini publik, maka dialah yang akan menjadi pemenang”. Indikasinya dapat kita lihat bagaimana peran media yang sering dijadikan alat politik. Kita bisa melihat, adanya media yang “melacurkan” prinsif-prinsif jurnalistiknya untuk memuaskan hasrat politisi atau penguasa. Jurnalis atau media semacam ini sudah kehilangan fungsinya, yang penting kebutuhan materinya dipenuhi oleh politisi atau penguasa yang menggunakan jasanya. Bahkan banyak politisi yang menguasai jaringan media masa, selain untuk tujuan bisnis dengan menjalankan fungsi jurnalimenya, media yang dimiliki oleh politisi,  cenderung menyelipkan misi politik kepentingan dengan  menabrak halus kode etik jurnalistik untuk mendukung langkah politiknya.

Kalau kita ikuti pemberitaan media, ada media yang getol memberitakan keberhasilan dan kehebatan politisi yang menjadi “majikan”nya. Di lain kesempatan, media itu getol menghajar musuh politisi “majikannya”. Kemudian mendadak menjadi pelupa, gagap atau pura-pura tidak tahu untuk pemberitaan yang akan merugikan atau membahayakan kepentingan “sang majikan”. Nampaknya, politik tebang pilih bukan hanya monopoli dunia peradilan, mediapun ada juga yang kecanduan memakai politik tebang pilih, hal itu disebabkan karena perannya telah beralih fungsi menjadi corong kepentingan politisi tertentu.

Dalam dunia politik juga dikenal kaidah “Siapa memanfaatkan siapa. Siapa yang memanfaatkan siapa dialah pemenangnya”. Objek politik politisi macam ini umumnya “LSM”, “Tokoh” dan “Birokrat” oportunis.

Politisi pengguna tiga kaidah di atas, dapat dikatagorikan politisi mafia. Umumnya politisi mafia memiliki jaringan atau bersifat sindikasi untuk memuluskan konsfirasi politiknya. Misalnya, untuk melanggengkan kekuasaan politiknya atau untuk mengamankan diri dan kroninya. Politisi mafia biasanya memanfaatkan jaringan LSM, Tokoh dan Birokrat Oportunis yang menjadi anggota jaringannya (sindikasi). 

Mengingat indikasi adanya politisi model ini, maka siapapun yang sedang manggung di jabatan politik dan kekuasaan (Wabil Khusus Pemimpin Kita), dituntut untuk ekstra hati hati dalam mengelola manajemen politik kekuasaannya. Lengah dalam menyiasati manuver dan konspirasi politik politisi mafia, dapat beresiko gagalnya misi kepemimpinan politik yang sedang diembannya.  Politisi mafia biasanya lihai dalam menjalankan modus operandinya. Konsfirasi dan operasi intelejen dengan memanfaatkan jaringannya sering dijadikan modus operandi politisi mafia. Filsafat Pak De Sun Tzu  dan paham Om Machiaveli adalah strategi dan paham yang sering digunakan dalam menjalankan taktik politiknya. Adu domba dan belah bambu menjadi gaya khasnya.

Politisi mafia bisa dikatakan type politisi kolonial, karena cara kerjanya mirip. Selain dengan menghalalkan segala cara, sebagaimana di era imperialisme kolonial, politisi jenis ini pandai mengandu domba, belah bambu dan tebar fitnah (manajemen konflik). Sebagaimana kolonial, propaganda sering dijadikan alat untuk melemahkan semangat nasionalisme komponen masyarakat yang sungguh-sungguh membela kebenaran, keadilan dan kemakmuran rakyat. Orasinya penuh retorika yang sebenarnya muslihat,  modus dan gayanya mirip penjajah. Kita juga sudah sama-sama tahu penjajah di negara manapun, akan mempropagandakan misinya dengan menilai penjahat dan penghianat negeri terjajah sebagai pahlawan dan sebaliknya pahlawan pejuang hak-hak rakyat di negeri jajahan dinilai oleh penjajah sebagai penjahat, ekstrimis, begitulah umumnya gaya diplomasi politisi mafia atau politisi kolonial.

Politisi model inipun lebih suka “bekerjasama” dengan pengusaha kapitalis predator ketimbang dengan pengusaha kecil menengah punya rakyat. “Korporatokrasi menjadi sahabat politisi dan pejabat korup, karena korporatokrasi lebih membuka peluang untuk KKN. Konspirasi kepentingan antara korporatokrasi dengan kleptokrasi dijalin melalui prinsif tahu sama tahu”. Demikian Budiarto Shambasi menulis dalam kata sambutan buku Pengakuan Bandit Ekonomi. Budiarto juga menjelaskan peran seorang mantan Bandit Ekonomi kelas dunia yang pernah menjadi agen korporatokrasi dan menjarah Indonesia. Menurut beliau, “Pertama, membuat laporan-laporan fiktif untuk IMF dan Bank Dunia agar mengucurkan utang luar negeri kepada negara-negara dunia ketiga (salah satunya Indonesia). Kedua, Membangkrutkan negeri penerima utang setelah tersandera utang yang menggunung, (kemudian) negara pengutang dijadikan kuda yang dikendalikan kusir.

Sementara program pemberdayaan Pengusaha kecil menengah milik rakyat, bagi politisi mafia hanya dijadikan program lipstik. Dikemas dalam bentuk bantuan, hibah dan sejenisnya, atau sebagai sarana sedekah kebijakan untuk memoles citranya. Padahal tetap saja kesejahteraan rakyat dan ekonomi kerakyatan jalan ditempat.

Ciri lain politisi mafia, suka memelihara penjilat, (suka dipuji, diangkat, disanjung). Karena penjilat mudah diatur, dibeli dan disusupkan ke segala lini kehidupan politik yang menguntungkan kepentingannya. Karenanya,  bagi politisi santun wajib waspada dengan makhluk (penjilat) yang satu ini. Tutur katanya membius membuat siapapun yang tidak waspada akan terlena dibuatnya. Gerak tubuh dan bahasanya mengandung virus yang nyaris tidak terlihat tetapi sangat berbahaya. Suatu saat, kekuatan virus ini dapat melumpuhkan kekebalan diplomasi anda, merontokkan kekuasaan anda dan bahkan bisa membuat anda berakhir menjadi warga binaan karena ulah virus ini.

Sebenarnya, bahaya virus yang satu ini tidak hanya membahayakan sasaran yang ditarget. Bagi politisi yang gemar memelihara penjilatpun, kalau politisi tersebut terlena karena merasa besar, juga dapat membahayakan diri sendiri. Virus penjilat ini dapat menimbulkan penyakit parkinson politik bagi majikannya. Akibatnya, kekuatan besar sang politisipun bisa menjadi lamban dan tidak efektif.  

Dari kondisi dan dinamika politik yang cenderung berimplikasi negatif tersebut, maka cukup beralasan kalau kemudian muncul stigma, bahwa politik itu kotor. Dampak dari pengertian yang tidak proporsional itu menimbulkan sikap apriori di kalangan masyarakat tertentu, bahkan di kalangan panatik agama di masa lalu, sampai ada doktrin agama yang mengharamkan pengikutnya berpolitik praktis.

Paradigma politik salah kaprah tersebut perlu diluruskan. Politik sebenarnya bukan sesuatu yang tabu untuk dimasuki dan dapat dikemas lebih baik, lebih santun tanpa harus mengorbankan kepentingan politik itu sendiri. Justru bagi kita yang menyadari akan adanya bahaya politik jika disalah artikan dalam implementasinya. Sebagai anak bangsa, perlu berbuat sesuatu guna memberi kontribusi positif atau dapat dikatakan pencerahan sekaligus pelajaran dan otokritik bagi kita. Agar politik menjadi sesuatu yang baik dan positif bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan beragama. Tulisan ini menyoroti persoalan yang berkembang sekaligus sebagai wahana untuk tujuan membangun perspektif politik yang lebih baik, setidaknya menurut penulis.

Atas dasar tanggung jawab bersama, maka diperlukan agamawan yang dapat memadukan nilai  nilai keagamaan  menjadi senyawa yang sinergi dengan perilaku manusia dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan berpolitik.

Diperlukan peran aktif Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan elemen organisasi lainnya,  untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan sosial, politik melalui pendekatan yang bersifat pembinaan kearah perilaku politik yang sehat, sesuai kaidah, norma dan hukum yang berlaku.

Untuk kalangan cendekiawan, ketika politik kekuasaan cenderung menyimpang dari tujuan mulia politik, sudah tentu menjadi suatu kewajiban untuk meluruskan pemahaman politik agar menjadi lebih bermanfaat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran yang penulis sarikan dari pemikiran Julius Benda, bahwa;

"Tugas kaum intelektual bukanlah untuk mengabdi kepada kepentingan kepentingan politik dan ekonomi tetapi untuk mempertahankan nilai nilai abadi yang abstrak dan berlaku bagi setiap zaman. Nilai nilai itu adalah kebenaran, keadilan dan rasio. Kenyataannya, Kebanyakan Kaum intelektual tidak memberi teladan bagi perkembangan masyarakat tetapi justru mereka menyerah kepada golongan yang berkuasa yang hanya memperjuangkan kepentingan masing masing. Mereka telah memprostitusikan ilmu pengetahuan bagi kedudukan, kepentingan politik dan Ekonomi pribadi dan kelompok”.

Dengan peran serta seluruh komponen masyarakat; agamawan, cendekiawan, pelaku usaha, lembaga dan organisasi kemasyarakat dalam mewujudkan social politik santun, sehat, sesuai dengan kaidah agama, norma, kaidah dan hukum yang berlaku, diharapkan pembangunan yang berorientasi bagi sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Sehingga Indonesia menjadi negeri yang subur makmur loh jinawi atau dalam bahasa agama, “Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghofur”.

Sumber:
eBook Kado Buat Para Pemimpi-Surat terbuka buat pemimpin dan politisi
Oleh Suryana Slamet