Minggu, 13 Januari 2013

Catatan Saya: Tentang BJ. Habiebie

                                               By. Suryana Slamet:
Presiden RI ke 3


Kisah tentang sukses besar penerbitan buku Habiebie dan Ainun membuktikan bahwa sosok Habiebie banyak mencuri perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia. Keingintahuan tentang siapa dan bagaimana sepak terjang BJ. Habiebie  demikian besar. Buku yang hasil penjualannya untuk amal inipun diterbitkan ke beberapa bahasa dunia seperti Inggris, Jerman dan Arab. Ini bukti bahwa kisah perjalanan hidup dan prestasi Habibie menarik untuk disimak dan diteladani bukan saja oleh rakyat Indonesia bahkan oleh masyarakat dunia. Tak hanya itu, kesuksesan Buku Habiebie dan Ainun juga dibuat film layar lebar yang juga mendapat sambutan luar biasa. Jadi, akan menjadi aneh kalau seorang Zainuddin Mydin menghina/menuding Habibie "penghianat", kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh seorang mantan menteri. Penghinaan Zainuddin pun mendapat kecaman banyak pihak. Pernyataan Zainuddin, menurut Saya, sepakat dengan banyak pihak, oleh karena kebencian dan katidaktahuannya atau seperti kata Mas Hanung Bramantyo, "yang mengkritik Habiebie itu yang bodoh".


Semasa pergerakan, Saya banyak mendapat memoar-catatan tentang sosok Prof. Habiebie. Beberapa literatur yang Saya peroleh terkait Habibie memberi gambaran seperti yang Saya ketahui tentang figur mantan Presiden RI ketiga ini.  Tentunya catatan yang Saya ringkas ini perlu kajian lebih mendalam agar lebih teruji. Tulisan ini hasil kolaborasi Saya,  antara yang Saya dengar, yang Saya alami dan tulisan-tulisan yang pernah Saya baca. Motivasi Saya tentu agar hasanah tentang sosok Habibie lebih lengkap dan di lihat dari berbagai sudut pandang.

Profesor Bacharuddin Jusuf Habibie

Setelah berahirnya pemimpin orde lama dan orde baru, Indonesia memasuki era orde reformasi. Masuknya orde reformasi bersamaan dengan kondisi dimana krisis global sedang melanda dunia, termasuk di Indonesia. Selama orde reformasi, empat presiden sudah  dipilih oleh rakyat dan memimpin negeri ini.  
 
Sejak awal peralihan kepemimpinan dari era orde baru ke era reformasi. Masing-masing pemimpin di era reformasi dengan tim kabinetnya mengklaim telah berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis, berkembang dan tumbuh. Setidaknya menurut laporan yang mereka publikasikan.



Pemerintahan B.J. Habibie telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro yang sangat buruk pada saat ia menerima pelimpahan kekuasaan dari Soeharto. Inflasi menururun tajam, rupiah semakin menguat suku bunga menurun, indeks pasar modal meningkat tajam dan perekonomian mulai menunjukkan gejala pemulihan”.  Demikian laporan yang disampaikan oleh Tim Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden Habibie.



Profesor Bacharuddin Jusuf Habibie dihadapkan pada resiko tinggi menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Sebelum, menjelang dan setelah lengsernya Presiden Soeharto, terjadi banyak episod politik yang mengancam keselamatan jiwanya. Terutama saat beliau dan Cendekiawan Islam lainnya menggolkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pada saat setelah beliau menerima peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto.



Massa Mahasiswa yang sebelumnya hanya membidik Soeharto  untuk lengser, setelah berhasil memaksa Soeharto turun tahta, sebagian mahasiswa dan pemuda yang mengepung gedung rakyat di senayan (sekitar 2000 orang) memilih bertahan di gedung parlemen dengan menambah agenda melengserkan Habibie. Mereka meneriakkan yel yel reformasi total dan menilai Habibie satu paket dengan Soeharto. Diantara isi-isi spanduk yang menghias gedung wakil rakyat saat itu (22 Mei 1998).  “Ganyang Soeharto, Ganyang Habibie”.



Pelajar Islam Indonesia, Mahasiswa Islam dan Ormas Pemuda Islam dari berbagai daerah yang telah menarik “pasukannya” sesaat setelah Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan sesuai konstitusi melimpahkan tampuk kepemimpinan kepada Wakil Presiden Prof. DR. Ing. B.J. Habibie. Atas komando  Pimpinan Pusat masing-masing Ormas Kepemudaan Pelajar dan Mahasiswa (waktu itu mayoritas dari aktifis PII, GPI dan HMI) harus kembali ke Ibukota dan menuju Gedung Parlemen yang dikuasai massa pemuda yang menamakan dirinya; PORKOT, ALDERA, SMID dan mahasiswa (Trisakti, Atmajaya, UKI) dengan atribut atau semboyan Gerakan  Reformasi Total.



Untuk mengcounter gerakan mereka yang dinilai  bertentangan dengan konstitusi, dan dapat beresiko terpecahnya Indonesia. Tidak kurang dari 10.000 massa dari komponen Pelajar Islam Indonesia, Mahasiswa Islam dan Ormas Pemuda Islam dari berbagai daerah menghadapi Gerakan Reformasi Total mereka dengan Gerakan Reformasi Konstitusional. Disaat dua kekuatan massa berhadapan, konfliks horisontal dua kekuatan massa yang berbeda paham politik itupun hampir terjadi. Disaat yang sama, informasi yang saya dengar dari beberapa teman yang sama-sama memimpin Gerakan Reformasi Konstitusional di Geduang DPR RI Senayan, Istana Presiden dimana Habibie dan Istri tinggal, sudah dikepung oleh Tank-tank (Panser) militer yang moncong tanknya siap tembak dihadapkan ke istana. Situasi yang sama inipun, sebagaimana penuturan Profesor Yusuf Amir Feisal kepada saya setelah usai dialog di sebuah mesjid,  terjadi saat beliau menggolkan ICMI Desember 1990. Kondisi genting demikian belakang berlangsung selama kerusuhan terjadi di Ibukota Jakarta.



Dalam buku Langkah dan Pemikiran Reformasi Habibie, keadaan posisi Habibie digambarkan,  “dengan meminjam terminology pembuat film Australia, Curtis Levy dan Christiane Olson, “ridding the tiger”, ia kini berada di atas sebuah perkembangan politik yang bisa jahat terhadap dirinya”.



Gerakan Reformasi Konstitusional yang minim logistik ahirnya berhasil menekan kekuatan massa Gerakan Reformasi Total yang melimpah logistik. Malam dan Esok harinya Pihak kepolisian dan Militer membubarkan Gerakan Reformasi Total untuk mencegah terjadinya konflik horizontal sebagai akibat dari akan kembalinya massa Gerakan Reformasi Konstitusional yang mengancam akan mengerahkan massanya dalam jumlah yang lebih besar jika massa Reformasi Total tidak membubarkan diri.



Ancaman maut yang menghadang Presiden Habibie dengan pertolongan Allah SWT dapat dihindari. Elit militer kita saat itu, sebenarnya dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan. Akan tetapi, dengan kesadaran dan jiwa ksatrianya sebagai negarawanan. Para pemegang komando saat itu, lebih mengutamakan kelangsungan proses reformasi konstitusional demi rakyat ketimbang  memperturutkan nafsu kekuasaan. Kondisi itu tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah SWT, sehingga B.J.Habibie dapat melanjutkan amanah proses reformasi konstitusionalnya.



Habibie sebelumnya dikenal sebagai ilmuwan. Reputasinya di dunia Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) tidak diragukan. Ilmuwan pemenang Edward Warnner Award 1994 dan DR berpredikat teramat sempurna Summa Cum Laude dengan nilai rata-rata 10 ini memegang banyak jabatan di bidang yang berhubungan dengan Iptek. Reputasinya di dunia Iptek diakui oleh dunia Internasional. M. Natsir Arsyad menempatkan Habibie salah satu dari 70 Ilmuwan Muslim Dunia. Habibie juga didaulat sebagai Tokoh Nasional 1993 versi Majalah Forum Keadilan.



Di dunia rekayasa pesawat, dikenal banyak teori temuan Habibie yang hingga kini digunakan seperti; teori Habibie, factor Habibie, metode Habibie,  dan prediksi Habibie. Beberapa rumusan asli karya Master Teknologi ini diabadikan dalam beberapa jilid AGARD (Advisory Group for Aerospace Research and Development) sebuah buku pegangan manual yang memuat prinsip-prinsip dasar perancangan pesawat terbang standar  NATO (Organisasi Pertahanan Atlantik Utara).



Habibie orang Indonesia Pertama (juga di Jerman) yang mendapat gelar DR di bidang mesin dan kedirgantaraan (aeronautika). Dia dipercaya menduduki jabatan Vice President dan Direktur Aplikasi Teknologi di perusahaan Industri Pesawat Terbang terbesar di Jerman MBB (Messerschmitt Boelkow Blohm). Kemudian dipanggil pulang untuk menduduki jabatan sebagai Menristek menggantikan Prof. Dr. Sumitro Djoyohadikusumo. Jabatan lain yang disandang Begawan Teknologi ini adalah, Ketua BPPT dan Puspitek, Ketua Otorita Pengembangan Pulau Batam, Dirur PT. PAL, Dirut PINDAD dan jabatan lainnya baik yang berhubungan dengan Iptek maupun social, keagamaan dan tentunya segudang penghargaan dari dalam dan luar negeri berhasil diperolehnya. Dari sinilah karir politik matan Ketua Umum ICMI ini mulai terasah hingga ahirnya dipercaya menjadi Wakil Presiden kemudian menerima pelimpahan sesuai konstitusi menjadi Presiden RI ke 3.



Langkah reformasi yang ditempuh Presiden B.J. Habibie mencakup usaha mulai dari mengatasi krisis ekonomi, memberdayakan ekonomi rakyat, memperkuat kelembagaan perekonomian, mendorong persaingan sehat, sampai kepada pemberantasan praktek-praktek Kolusi Korupsi dan Nepostime (KKN) dalam kegiatan ekonomi bisnis. Berbagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi telah dilakukannya, antara lain; stabilitas mata uang rupiah, menurunkan inflasi dan mengatasi dampak social dari krisis ekonomi. Usaha tersebut disertai dengan perubahan structural yang mencakup restrukturisasi perbankan dan hutang luar negeri.



Regulasi dilakukan pemerintahan Habiebie sebagai upaya pembenahan aspek kelembagaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.



Sejak awal pemerintahan B.J. Habiebie menganggap mata uang yang stabil adalah satu pilar utama dari perekonomian yang sehat. Pandangan ini yang membawanya kepada pandangan bahwa Bank Sentral harus Independen dengan satu-satunya tugas menjaga kestabilan mata uang.



Di tengah krisis yang sedang berkecamuk, B.J. Habiebie dengan tim ekonominya berhasil menaikkan nilai tukar rupiah dari sebelumnya Rp. 15.000 per US$ menjadi di bawah Rp. 7.000 per US$.  Hyperinflasi yang lebih parah dapat dihindari, suku bunga terus menurun, suku bunga SBI menurun dari sebelumnya 70% menjadi 23 %. B.J. Habiebie dan Kabinet Reformasi Pembangunan telah bekerja dengan sangat keras untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk dan memulai proses pemulihan ekonomi nasional.



Perhatian Habiebie kepada ekonomi kerakyatan juga dapat dilihat dari kebijakannya yang mengarahkan langkah-langkah yang perlu dilakukan Kabinet Reformasi Pembangunan dalam memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan menindaklanjuti Ketetapan MPR No XVI/MPR/1998 yang memuat prinsif demokrasi ekonomi.

Reformasi di bidang lain juga merupakan agenda penting yang dilakukan B.J. Habiebie dan Kabinetnya, seperti reformasi hukum misalnya, dalam kerangka reformasi hukum ini disahkannya Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU anti Korupsi  yang mengharuskan pejabat negara melaporkan kekayaan sebelum dan setelah masa jabatan.



Habiebie telah menunjukan sikap demokratisnya dengan  mengantarkan bangsa Indonesia ke Pemilu multipartai (48 Partai) disertai paket undang-undang politik, yakni UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu, UU Nomor 4/1999 tentang Susunan dan Kedusukan MPR, DPR dan DPRD.



Menurut Habiebie, “Era reformasi berarti koreksi terhadap berbagai bentuk pemusatan asset produktif yang sebagian besar produk dari KKN”. Berangkat dari pemikiran itu, Kemudian dengan dasar Tap MPR Nomor VX/MPR/1998 mengenai Pemerintah Daerah, Habiebie mengusulkan lahirnya undang-undang yang menjabarkan lebih konkrit hakekat otonomi daerah sebagai bentuk reformasi politik ketatanegaraan untuk mewujudkan pemerataan ekomomi dan pemberdayaan pembangunan daerah. Undang undang dimaksud, UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. 



Dimasa pemerintahan B.J. Habiebie pulalah, lahirnya perangkat internasional di bidang HAM, Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan International Convention on the Elimination og All Rasional Discrimination (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). Tonggak reformasi politik yang terpenting di dunia jurnalistik dengan menghapus ketentuan-ketentuan tentang pembatalan SIUPP dan menyederhanakan prosedur memperoleh SIUPP termasuk UU Nomor 9 tahun 1999 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat.



Selain reformasi di berbagai bidang sebagaimana dijelaskan di atas, reformasi TNI/ABRI, reformasi politik luar negeri ditempuh pada masa pemerintahan B.J. Habiebie.  Termasuk gagasan  pemilihan presiden langsung yang menurutnya harus dimulai dengan mengamandemen UUD 1945.



Meskipun demikian, disadari kondisi nasional belum sepenuhnya pulih. Masih banyak persoalan sebagai dampak dari krisis seperti masalah tenaga kerja, lalulintas ekspor impor yang masih melambat, pelarian asset ke luar negeri yang belum kembali, investasi yang masih melemah, hutang luar negeri yang mendekati 200 milyar US$ dan masalah-masalah lainnya yang diwariskan orde baru. Semua itu adalah masalah masalah yang memerlukan kerja keras dan waktu lama. Meskipun agenda masalah tersebut belum sepenuhnya selesai, B.J. Habiebie, dalam upaya mengatasi persoalan di atas, telah membuat pondasi konstitusi bagi terlaksananya agenda reformasi dimaksud melalui kebijakan dan regulasi di berbagai bidang.

B.J. Habiebie tidak sampai dua tahun menjadi Presiden. Berbagai opini dan kepentingan menekan kedudukannya. Sebagian masyarakat menganggap pemerintahan B.J. Habiebie kurang legitimit. Tuduhan Habibie  sebagai kaki tangan orde baru, dengan beragam issu dan fitnah menerpa kencang kepemimpinan Habibie. Kerusuhan Ambon dan Poso yang tak kunjung reda dituding sebagai kelemahan pemerintahan Habibie.



Berpagai paket Undang-Undang yang telah dilahirkan sebagai langkah konkrit pelaksanaan reformasi konstitusional  yang berorientasi pada amanat reformasi dan bukti kemampuanya meredam gejolak ekonomi, rupiah yang menguat dari sebelumnya Rp. 15.000 per US$ menjadi di bawah Rp. 7.000 dll. tidak serta merta membuat Habiebie mendapat tempat dari seluruh rakyat Indonesia. Di tengah persoalan bangsa yang masih menumpuk dan kuatnya tarik ulur kepentingan antara kelompok anti status quo yang tidak sabar, kelompok anti status quo yang ingin adanya perubahan bertahap (evolusi-konstitusional) dan kelompok status quo (establishment) yang gandrung dengan kemapanan orde baru,  membuat pemerintahan Habiebie penuh resiko dengan temperature politik yang cenderung memanas.



Adanya gerakan anti demokrasi, memaksakan kehendak dalam menyelesai masalah, kerusuhan massa di berbagai daerah, sadisme, tragedy dan trauma atas kekerasan telah menjadi bagian yang harus dihadapi pemerintahan Habiebie. Tekanan politik yang melebihi batas wajar di masa pemerintahan Habibie juga (mengambil pelajaran di masa transisi orde lama ke orde baru) dari orde baru ke orde reformasi inipun disinyalir telah ditumpangi oleh banyak kepentingan politik asing. “Undangan” Amien Rais agar Amerika melakukan intervensi moral soal Ambon, dan lepasnya Timor Leste yang dinilai banyak pihak sebagai akibat dari komitmen presiden terhadap demokrasi yang juga kasat mata dapat dilihat bagaimana pihak asing turut “berperan” dalam masalah Timor Timur. Menunjukkan indikasi adanya keterlibatan asing.



Pasca pemilihan umum 1999, meskipun pemilihan umum legislative dimenangkan oleh PDIP. Karena kemenangan tidak ada yang mayoritas. Sementara PDIP yang meraih suara terbanyak (33,7%) dinilai banyak pihak, elit PDIP-nya bersikap arogan, tidak humanis dalam merespon dinamika politik pasca pemilu, terlihat dalam perebutan Kursi Ketua MPR dan DPR-pun Fraksi PDIP gagal menggalang dukungan.



Gonjang-ganjing politik di Bumi Pertiwi terus memanas sebelum dan saat berlangsungnya SI MPR. Aksi demontrasi pro kontra kelompok yang berbeda haluan politik mewarnai hari-hari Ibukota. Bentrok massa antara Mahasiswa yang menolak SI (ngotot pembentukan presidium dan menuntut Habibie mundur) berhadapan dengan Pemuda Islam (mahasiswa-pelajar) dan Pam Swakarsa yang mendukung SI MPR hampir terjadi menjelang SI MPR (1999).



Untuk meredam suhu politik yang kian panas, sebagian pemuda, dan mahasiswa dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se Jakarta, dan ITB “menculik” tokoh yang tergabung dalam Poros Tengah (Amien Rais, Abdurahman Wahid, Megawati dan Sri Sultan Hamengkubuono X) untuk dipertemukan di Ciganjur. Pertemuan Ciganjur yang digagas pemuda dan Mahasiswa menghasilkan Deklarasi Ciganjur yang salah satunya meminta agar semua elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Tokoh poros tengah juga menolak ide presidium karena dinilai sangat beresiko, selain bertentangan dengan UUD 1945.



Gejolak politik yang temperaturnya sangat panas sebagai akibat kuatnya gesekan kepentingan, mendorong para pimpinan dan elit politik negeri ini, untuk menempuh jalan tengah dengan memilih tokoh yang dianggap paling plurar, dan inklusif bagi semua elemen bangsa yakni Abdurahman Wahid atau yang populer dengan panggilan Gus Dur. Ahirnya, atas pertimbangan itu, SI MPR menetapkan KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI ke 4 dan Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presidennya. Hasil SI MPR dengan menyandingkan Gus Dur-Mega suatu “Scenario Tuhan” yang direfresentasikan oleh poros tengah dan elit politik  yang pro reformasi konstitusional. Terbukti pilihan ini mampu meredam suhu politik yang panas, diterima semua pihak sehingga tidak menimbulkan gejolak massa yang lebih parah dan dis-integrasi yang dihawatirkan dapat dihindari.

 

Dari catatan ini, Saya serahkan kepada membaca, siapakah Habiebie? Namun Saya pribadi melihat Habiebie sosok pemimpin negarawan yang telah banyak berperan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, terutama peran strategisnya di masa transisi orde baru ke orde reformasi yang kita tahu, jika di masa itu salah langkah Indonesia bisa berantakan dan lebih parah. 

Perjalanan negeri ini mata rantai sejarah, pada setiap lingkaran mata rantai ada yang menguatkan ada yang rapuh dan merusak, lalu di lingkaran mana kita berada?.


Links dalam terkait
Kado Buat Para Pemimpin - Sinopsis

Links luar yang terkait
Bacharuddin Jusuf Habibie

Konsep Kepemimpinan dalam Islam
Menentukan Pemimpin Menurut Islam
Pengertian Kepemimpinan dalam Islam
Pemimpin dan Kepemimpinan Menurut Islam 
Perspektif Pemimpin dalam Islam
Pemimpin Islam Paling Berpengaruh di dunia 
Pemimpin dalam Islam 
Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam
Politik Rakyat dan Tanggungjawab Pemimpin
Bung Karno TokohPemimpin Merakyat
Pemimpin dan Rakyatnya
Jokowi Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker Resensi Buku
The Leader of The People


Books about Islam Leader  
Islamic Leader
Books About Indonesia