Senin, 11 Februari 2013

Demokrasi Pilkada


Perubahan adalah proses dan nafas gerakan reformasi. Perubahan yang selama ini diperjuangkan meski pelaksanaannya tersendat-sendat, namun secara gradual terus bergerak memasuki urat nadi sosial politik masyarakat Indonesia. Otonomi daerah adalah sebagian manifestasi dari perubahan dan merupakan jawaban terhadap salah satu tuntutan reformasi disamping memenuhi aspirasi Daerah. Perubahan  dalam prespektif IPOLEKSOSBUD, sering difahami identik dengan pengorbanan dan biaya sosial yang mahal. Restorasi Meiji di Jepang, Revolusi Industri di Inggris dan banyak bentuk perubahan lainnya di belahan dunia semua ditebus dengan social cost yang mahal.
Pilkada yang berpayung hukum pada UU. No. 32 Tahun 2004, merupakan bagian dari proses perubahan demokrasi dengan biaya dan kemungkinan resiko sosial yang tinggi, dimana Kabupaten Karawang masuk gelombang pertama dalam pelaksanaan Pilkada.

Sebagaimana dicermati banyak pengamat, dan kini banyak terjadi di daerah-daerah yang lebih dahulu memasuki agenda pelaksanaan PILKADA, bahwa resistensi sosial politik PILKADA, relatif lebih tinggi dibanding dengan konfliks sosial politik dalam PILPRES (Pemilihan Presiden-red). Banyak faktor yang dapat memicu gesekan sosial politik dalam pelaksanaan PILKADA, diantaranya :
Pertama, adanya pergeseran motivasi Calon Bupati dan Wakil Bupati, dari semestinya berorientasi pada kekuasan dalam perspektif pengabdian dan tanggung jawab sebagai warga negara (amanah), cenderung berubah ke orientasi kekuasaan dalam perspektif kepentingan pribadi, dan atau kelompok.
Kedua, adanya sebagian pasangan calon yang masih mempunyai dendam atau sentiment politik masa lalu antara satu calon dengan calon yang lainnya dan sebaliknya.
Ketiga, biaya pencalonan yang mahal, karena masih membudayanya politik uang, sehingga calon yang kalah termasuk para pendukung finansialnya, yang umumnya didasari deal berupa konpensasi bisnis antara calon dengan “sponsornya” (dari pengamatan dan keterangan beberapa sumber yang dekat dengan Calon Bupati, untuk satu pasangan calon, bisa menghabiskan biaya antara lima milyar sampai dengan lima belas milyar rupiah). Oleh karenanya 'kerugian' ( karena motivasinya kekuasaan ekonomi ) itu, sangat mungkin dapat menimbulkan kekecewaan, kemarahan dan kepanikan bagi calon, “sponsor” dan pendukung aktif pasangan pihak calon yang kalah.
Ke-empat, apresiasi sosial politik masyarakat pada umumnya relative masih kurang, sehingga rakyat yang mayoritas awam politik ini, lebih mudah terbawa arus yang diprovokasi kelompok pendukung pasangan calon yang kalah.
Kelima, kurangnya sosialisasi yang bersifat pemberdayaan dari lembaga / instasi terkait, Cendekiawan, agamawan, dan tokoh Masyarakat, yakni pemberdayaan pemahaman sosial politik yang proposional dan santun secara terpadu, terprogram melalui media dan bahasa yang komunikatif.
Beberapa faktor tersebut di atas, sejatinya dapat memicu konflik sosial politik. Kemudian konflik tersebut secara emosional mempengaruhi masyarakat umum atau pendukung pasif yang nota benenya awam politik.
Dengan kondisi yang rawan konfliks tersebut, diperlukan adanya kesadaran, pengorbanan, persatuan dan nasionalisme dari semua pihak, yaitu adanya calon Bupati dan Wakil Bupati, yang orientasi kekuasaannya atas dasar pengabdian dan tanggungjawab sebagai warga negara (amanah). Dalam pengertian, Calon Bupati/Wakil yang memiliki kemauan untuk membangun peradaban baru yang bersih dari sifat keserakahan, egoisme, arogansi dan prilaku tirani lainnya. Dimulai dengan memberi teladan, bagaimana berkompetisi yang sehat, fair dan sportif kepada para pendukung aktif dan masyarakat pemilihnya. Karena pemilihan Bupati/Wakil adalah bagian mekanisme demokrasi, yaitu suatu  proses untuk tujuan menghasilkan pemimpin daerah yang refresentatif dan bukan ajang perebutan kekuasaan atau kepentingan semata.
Hendaknya birokrat, wakil rakyat dan politisi kembali kepada budaya politik santun, seperti dikemukakan oleh Soegeng Saryadi, “ Perilaku politik yang menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai universal, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan tindakan dan produk hukum-politik yang menempatkan hak asasi manusia, keadilan dan kedaulatan rakyat ditempat yang terhormat, sedangkan pada tingkat system dan struktur politik, hendaknya seluruh institusi politik maupun perundang undangan yang ada merupakan cermin dari hati nurani rakyat. Dan bukan budaya politik individualistic,   yang menganggap politik dan jabatan hanya menjadi suatu cara bagi individu supaya dapat memperbaiki status dirinya dan keadaan ekonominya”.

Adanya cendekiawan yang dapat mempertahan-kan nilai-nilai abadi yang abstrak dan berlaku sepanjang zaman yaitu, nilai-nilai kebenaran, keadilan dan rasio ( disarikan dari pemikiran Julius Benda ). Dengan nilai-nilai tersebut cendekiawan atau intelektual turut aktif memberikan pemahaman politik yang santun kepada masyarakat.
Diperlukan agamawan yang dapat memadukan nilai  nilai keagamaan  menjadi senyawa yang sinergi dengan prilaku manusia dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan berpolitik.
Diperlukan peran aktif Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan elemen organisasi lainnya,  untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan sosial, politik melalui pendekatan yang bersifat pembinaan kearah perilaku politik yang sehat, sesuai kaidah, norma dan hukum yang berlaku.
Kerangka pemikiran inilah yang mendorong Forum Masyarakat Peduli PILKADA (FMPP) Karawang, berinisiatif membuat wacana yang diharapkan dapat memberikan sentuhan nurani, rasio dan moral, dengan tujuan untuk tercapainya proses PILKADA yang sukses dan bermartabat. Dengan cara tersebut, semoga kita dapat membangun iklim politik yang kondusif, dimana semua elemen masyarakat dapat memerankan fungsi sosial politiknya, sesuai dengan kaidah, norma dan hukum yang berlaku. Sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi PILKADA di Kabupaten Karawang, dapat berjalan dengan baik. Dan konflik politik PILKADA yang dikhawatirkan banyak pihak, dapat dieliminir sekecil mungkin, sekaligus Kabupaten Karawang dapat menjadi contoh teladan bagi daerah  daerah lain.
Semoga. (by Suryana Slamet)

Penulis adalah Koordinator
"Forum Masyarakat Peduli PILKADA Karawang".
Dimuat di majalah Singaperbangsa 
Edisi 28/TH.III Juli - Agustus. 2005

">
Artikel Terkait: 

BOOK

Kumpulan Undang Undang
  1. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Download
  2. Law of Republic of Indonesia Number 15 Year 2011 Download
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Download
  4. Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Download
  5. Undang-undang No.8 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Download 
  6. Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Download 
  7. Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Download 
  8. Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Download 
  9. Undang-undang No.27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Download 
  10. Undang-undang No.12 Tahun 2008 Download Tahun 2008 Download
  11. Undang-undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Download
  12. Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tantang Partai Politik Download
  13. Undang-undang No.22 Tahun 2007 Tentang : Penyelenggara Pemilihan Umum Download 
  14. Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Download