Selasa, 06 Maret 2012

Surat Buat Para Pemimpin

Oleh Suryana Slamet
Tulisan ini Surat Terbuka yang pernah saya bacakan di depan pemimpin daerah pada tahun 1998. Isi Surat terbuka ini relevan untuk semua pemimpin di Indonesia.

Mengingat semakin kompleknya permasalahan bangsa, saya ingin menyampaikan pemahaman saya mengenai realitas objektif tersebut, melalui pendekatan yang saya upayakan sebijaksana mungkin. Karena itu, hendaknya forum ini didasari oleh semangat ta’awun; semangat saling mengingatkan sebagai sesama anak bangsa.

Sebenarnya, kita atau siapapun tidak kompenten untuk menghujat dan menguliti siapa bapak-bapak kemarin, dulu atau siapa bapak-bapak sebelumnya, seperti surat kaleng yang selama ini beredar di kalangan tertentu. Karena kami ingin memahami, bahwa kita dibentuk dan dibesarkan oleh system dan iklim politik - ekonomi yang sedikit memberi pilihan bagi tegaknya nilai kebenaran dan keadilan.


Bahkan kami-pun atau mereka-pun yang menamakan diri reformis, tidak sepatutnya untuk saling tuding satu sama lainnya, karena kita memang dibesarkan oleh iklim yang kurang kondusif selama puluhan tahun.

Maka yang terpenting bagi kami, siapa dan bagaimana bapak-bapak hari ini, esok dan masa yang akan datang. Baik, bukan berarti tidak pernah bersalah, tetapi orang baik adalah orang yang mau menyadari kesalahannya, mau memperbaiki dan ber’itikad nyata untuk tidak mengulanginya, kemudian menggunakan kekuatannya untuk menciptakan iklim keadilan dan kebenaran yang berorentasi kerakyatan, agar generasi yang akan datang bisa menghirup udara negeri ini, sebagai negeri yang adil dan makmur. Agar generasi kita, terhindar dari karma yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Karena generasi yang akan datang, adalah anak cucu dan darah daging kita sendiri.

Terlebih penting, bagaimana “kekuatan” yang masih kita miliki, dapat menyelamatkan petaka yang diderita oleh rakyat dan dibuat oleh kita sendiri. Boleh jadi kita hanya sedikit mempunyai kesempatan untuk memperbaiki. Jika tidak, siapapun sulit untuk bisa mema’afkan siapapun yang tidak mau memperbaiki diri. Demikian esensi dari semangat reformasi yang sesungguhnya, setidaknya menurut saya dan yang ingin saya sampaikan.

Jika kita melihat masa lalu, tidak cukup rasanya lembaran kertas ini menampung daftar kekeliruan kita, baik kekeliruan yang disadari ataupun tidak. Tetapi tidak ada salahnya, kita melihat kealfaan itu untuk cermin dan jangan sampai sesuatu yang semestinya menjadi cermin justru menjebak kita pada pergumulan euporia politik, dendam politik dan sentimen pribadi atau perebutan kekuasaan, sehingga menjadi drama maling teriak maling dan permainan hukum rimba yang hanya membuat potensi bangsa terpecah belah, yang berarti membuat kita kembali pada episode awal dari sejarah. Sejarah yang justru membuat runtuhnya peradaban negeri ini, seperti yang kita rasakan sa’at ini. Lalu apa artinya reformasi.?

Kita tidak perlu saling menyalahkan, karena kita semua, sedikit atau banyak telah menjadi bagian dari proses yang menyebabkan bangsa ini terpuruk. Disadari atau tidak, penjajahan dalam bentuk lain masih melekat pada nasib kehidupan kita. Kitapun, langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak, telah andil bagi berlangsungnya penjajahan itu. Bahkan kita sebenarnya hanya menjadi objek bagi kepentingan dan ambisi Negara-negara maju. Yaitu, Negara-negara yang mempunyai kegemaran menjajah. Seperti, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda, Perancis dan Jerman. Negara-negara yang dikenal dalam catatan sejarah di Negara manapun, sebagai pelopor penjajahan di berbagai Negara di dunia. Setelah era penjajahan fisik berahir, kini mereka “menjajah” bekas Negara jajahannya dengan format baru, yang dikenal dengan istilah, imperialisme gaya baru.

Rakyat Indonesia yang multi etnik tak terkecuali etnik Cina, sebenarnya hanya alat atau mesin ekonomi bagi Negara-negara imperialis. Mereka mengeksploitasi negara kita, melalui intervensi politik-ekonomi tingkat tinggi. Melalui kekuatan modal, lilitan hutang dan industrialisasi yang brand merk, manajemen, modal dan top eksekutifnya dikendalikan dan diwakili oleh mereka. Meskipun ada pemain dari etnik India, Korea, dan etnik Cina yang backround sejarah Negara leluhurnya, sama-sama sebagai Negara-negara bekas jajahan kolonial, seperti halnya Indonesia. Tetapi posisinya tak lebih hanya sebagai alat atau mesin pelaksana dari ambisi Negara-negara imperialis.

Istilah SARA, Pri Non Pri adalah jargon politik colonial-imperialis atau embrio lain dari pengejawantahan politik Devide et Impera yang selama ini menjadi sumber perselisihan antar etnik. Khususnya antara etnik Cina dan etnik lainnya di Indonesia. Untuk mempertegas benang merah konspirasi Negara imperialis yang menggunakan instrument SARA dan etnik sebagai komoditi proyek komplik dengan tujuan untuk melemahkan eksistensi bangsa. Maka ada baiknya, kita mengkaji dengan sedikit melihat dari pendekatan sejarah, agar kita, dalam mengisi kemerdekaan, tidak terpola dengan perilaku mental imperialism. Karena sejarah adalah cermin terbaik kehidupan (Baca, Etnik Cina Dalam Sejarah).

Kita semua, elemen bangsa ini, disadari atau tidak, telah menjadi alat dan mesin politik global negara - negara imperialis - kapitalis. Tak terkecuali kalangan politisi dan birokrat, disadari ataupun tidak, telah ter-invansi oleh doktrin dan pemikiran imperialis yang terpola dalam cara-cara mengelola Negara ini. Yang ahirnya membuat negeri ini terpuruk. Karena kekayaan negeri yang semestinya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terkuras dan mengalir ke Negara-negara imperialis. Tentunya melalui konspirasi ekonomi tingkat tinggi, melalui budaya pecah belah, dan memanfa’atkan sebagian kelompok etnik dengan imbalan fasilitas dan kemewahan. Jebakan hutang melalui system devisa bebas dan booming dolar melalui konspirasi valas serta berbagai paket politik ekonomi yang disusupkan melalui oknum birokrat. Kemudian dari kebijakan tersebut, telah merubah bantuan modal menjadi renten yang maha ganas. Betapa tidak, konglomerat yang membangun kerajaan bisnisnya dari modal pinjaman luar negeri, harus membayar 500 persen lebih besar dari jumlah pinjamannya. Begitu juga beban yang harus ditanggung pemerintah dengan hutang luar negerinya, hutang yang sebelumnya populer dengan istilah bantuan lunak, termasuk dana nasabah di bank-bank swasta yang banknya kalah kliring dan harus ditanggung pemerintah melalui BLBI.

Kondisi di atas, memaksa pemerintah melelang BUMN-nya keperusahaan asing dan memaksa perusahaan swasta Nasional dan perusahaan Multinasional menguras keuntungannnya untuk membayar rente yang diciptakan oleh selisih kurs mata uang. Bahkan tidak sedikit yang harus rela memindahkan kepemilikan sahamnya kepada perusahaan asing yang sebagian besar dari Negara-negera imperialis. Begitulah cara imperialis mengeruk kekayaan Negara jajahannya di abad modern, sama seperti kolonialis menguras rempah-rempah dan hasil tambang pada masa penjajahan.

Kalau kita melihat nasib etnik Cina yang sekarang menjadi korban kerusuhan 21 Mei 1998, dan nasib birokrat orde baru yang diadili oleh rakyatnya sendiri. Dilihat dari kenyataan sejarah, keduanya (Cina dan Birokrat) sebenarnya telah diperalat oleh kepentingan politik tingkat tinggi Negara-negara kapitalis – imperialis. Perilaku tidak adil dan atau diskriminatif, korupsi dan kolusi menjadi budaya yang sengaja dikembangkan agar kita menjadi lemah dan terlena. Jadi tidak adil kalau kita mempersalahkan keterpurukkan ini kepada mereka secara kelembagaan. Karena terpuruknya negeri ini bukan oleh mereka secara umum. Melainkan oleh individu-individu Cina atau siapapun dari etnik manapun dan individu-individu birokrat yang menjadi oknum karena perilaku mentalnya, yang sadar atau tidak telah menjadi kepanjangan tangan bagi kepentingan imperialis.

Imperialis gaya baya baru, adalah bentuk penjajahan modern yang menggunakan strategi super canggih, sesuatu bentuk yang tidak berbentuk dan sulit dihadapi dengan nalar telanjang.

Berikut ini beberapa cara kolonial – imperialis dalam memetakan politik pecah belah dengan menjadikan etnik Cina sebagai “martil konflik” dan kemudian digunakan pula kepada etnik lainnya dalam berbagai bentuk paket kebijakan:

1. Pada tahun 1854 Belanda menetapkan keturunan Tionghoa diharuskan tinggal di kota-kota tertentu saja. Kebijakan yang membuat etnik Cina terpusat di kota-kota besar saja.

2. Tahun 1870 diterbitkan UU Agraria yang melarang orang-orang Cina atau bukan pribumi memiliki tanah pertanian. Kebijakan ini menghambat proses asimilasi etnik Cina dengan etnik lainnya. Padahal Indonesia Negara agraris, sehingga kegiatan pertanian dapat memungkinkan komunikasi social antar etnik lebih harmonis.

3. Tahun 1913 diberlakukan larangan bagi etnik Cina untuk mengikuti ujian pegawai negeri. Pada masa orde lama kebijakan tersebut diteruskan dengan menerbitkan PP Nomor 10 Tahun 1959.

Paket-paket kebijakan tersebut telah membentuk koloni etnik Cina yang isolatif, eksklusif, terpusat dan terkonsentrasi pada kegiatan usaha dagang saja.

Pada masa orde baru, melalui oknum-oknum yang menjadi kepanjangan tangan imperialis – kapitalis. Melalui konspirasi tingkat tingginya, menyusup ke tubuh birokrat dan ABRI. Pengaruh “agen” imperialis-kapitalis ini, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang pada ahirnya merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. Seperti kebijakan pembangunan ekonomi dengan teori Trickle Down Effect, sebagaimana tertuang dalam buku “Strategi Dasar Pembangunan 25 Tahun”. Implementasi kebijakan ini, antara lain dengan mengorbitkan konglomerat, (kebanyakan dari etnik Cina yang menjadi mesin pelaksana).

Pada tahun 1982 diterbitkan PP No. 1 Tahun 1982. Peraturan Pemerintah ini, mengubah system devisa terkontrol menjadi system devisa bebas. Suatu system yang memungkinkan pengusaha mengekspor komoditi migas dan non migas dan kemudian menyimpan dana hasil ekspornya di bank Negara manapun. System yang memungkinkan suburnya praktek kolusi serta penimbunan kekayaan hasil kolusi di Negara manapun yang mereka suka. Dengan system devisa bebas juga, pengusaha bebas meminjam ke mana saja dan Negara-negara imperialis leluasa memanjakan pengusaha atau konglomerat dengan hutang tanpa control yang memadai. Dengan system mata uang mengambang, hutang-hutang yang konon bunganya rendah, sebenarnya bom waktu yang dapat berubah menjadi rente.

Paket kebijakan lain yang meruntuhkan struktur perekonomian adalah Pakto 88 yang memudahkan mendirikan Bank bagi swasta. Dengan modal Rp. 10 Milyar swasta sudah dapat mendirikan Bank, dari kemudahan ini tak kurang 240 berdiri tanpa diimbangi dengan system dan pengawasan yang memadai, hingga terjadi banyak pelanggaran seperti pelanggran legal lending limit, landing swap dan sebagainya .

Kebijakan ekonomi itu, menghasilkan hutang swasta yang melebihi batas toleransi. Jumlah Hutang swasta nasional yang sebenarnya, baru diketahui setelah Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menangani asset swasta bermasalah. Pemerintah lewat fasilitas BLBI, Hingga 8 Juni 1998 Bank Indonesia sudah memberi bantuan kepada Bank sebesar Rp. 124,633 Truliun (APBN 1998 125 Triliun) dengan asset bank bermasalah yang dijaminkan, menurut Tim Auditor Internasional hanya 31,1 Triliun.

Di satu pihak, pemerintah orde baru memberikan peluang ekonomi yang sangat besar terhadap komunitas Cina. Pasilitas kredit murah, subsidi, proteksi dan monopoli. Kemudahan itu menjadikan hegemoni ekonomi etnik Cina menguasai 70 % lalulintas ekonomi nasional. Sementara di lain pihak, sikap politik penguasa tidak banyak memberikan ruang politik dan cultural bagi etnik Cina. Begitu pun perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari, antara lain; Peluang masuk Perguruan Tinggi dibatasi 10 % saja, keharusan memiliki SKBRI, KTP yang diberi tanda tertentu dan lain sebagainya.

Pranata social hukum tersebut, membentuk koloni Cina yang eksklusif. Mereka mengisolasi diri, mengembangkan dan membangun budaya perusahaan yang selektif-eksklusif, termasuk dalam perekrutan tenaga kerja. Dalam perkembangan berikutnya cenderung hati-hati dan diskriminatif dalam hal harga, maupun dalam memperlakukan karir dan gaji serta fasilitas antara pekerja etnik Cina dan etnik lainnya.

Dari kondisi social politik di atas, sebagai warga yang merasa tidak aman dari ancaman sentiment ras, mereka cenderung mendekati kelompok yang mempunyai kekuasaan. Maka terjadilah kerjasama yang saling mengikat plus saling menguntungkan. Budaya beking dan berbagai format kolusi melembaga dalam tatanan social ekonomi sebagian besar etnik Cina. Bahkan untuk mencapai tujuan bisnisnya, membeli fasilitas menjadi kebiasaan dilingkungan bisnisnya. Ada falsafah yang unik dari konglomerat Cina tempo doeloe, “Tidak ada pintu besi yang bagaimanapun tebalnya, yang tidak bisa ditembus peluru emas.” (Maksudnya, siapapun bisa disuap, asal penyuapannya sesuai tingginya posisi).

Kondisi yang membuat hubungan Ali (Birokrat) – Baba menjadi lebih intim dan menjadi order saling menguntungkan antara pengusaha etnik Cina dan oknum penguasa. Bahkan kondisi itu menjadi lahan sampingan oknum penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Ong Hok Ham –dosen UI Jakarta-, “Pengusaha etnik Cina menjadi sapi perah penguasa atau oknum birokrat”.

Ahir dari semua itu, kita rasakan sekarang, adannya kesenjangan social-ekonomi, diskriminasi hukum dan ketidak adilan politik. Buahnya, terpuruknya pemerintah dan swasta dalam lautan hutang yang harus dibayar dengan dolar yang nilainya melampaui batas logika. Akumulasi dari semua itu, telah memicu konflik social yang mahal. Kondisi social ekonomi yang rentan serta ditingkahi konspirasi politik global, berakibat pahit dan harus dirasakan oleh rakyat yang tak berdosa.

Siapa yang menang? Jawabannya, tentu Negara-negara pemberi pinjaman, lalu apa yang diperoleh oleh oknum birokrat dan pengusaha yang masuk dalam “scenario imperialis”? Boleh jadi setumpuk kekayaan yang jumlahnya bahkan cukup untuk tujuh turunan. Bisakah menikmati?!

Sementara dibagian lain, jutaan rakyat banyak yang di bawah garis kemiskinan. Sementara Pemerintah Indonesia masuk perangkap jebakan hutang luar negeri (Debt Trap) yang sejak 1995 Debit Service Rasio (DSR) nya lebih dari 30 persen. Dengan hutang yang menurut pejabat Bank Dunia sudah melebihi batas ambang toleransi itu, menbuat Bangsa Indonesia terintegrasi dalam arus permainan global. Setiap menguatnya mata uang tertentu (seperti dolar atau Yen) akan langsung berpengaruh terhadap beban pembayaran hutang luar negeri Indonesia. Sebab dengan system mata uang mengambang (money floating system) pemerintah dan swasta pengutang luar negeri harus membayar hutangnya beberapa lipat dari jumlah hutang pokoknya, sesuai dengan jumlah besarnya selisih kurs mata uang asing terhadap rupiah. Akibatnya, krisis multidimensi tidak terelakkan. Seperti yang terjadi sekarang dan memakan ratusan korban, jutaan masa depan rakyat dan kemiskinan bagi dari lebih 80 juta rakyat Indonesia.

Bapak-bapak yang terhormat, dengan kondisi krisis dewasa ini, untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran, pengorbanan, persatuan dan atau nasionalisme yang didasari oleh keimanan. Diperlukan kemauan penyelenggara Negara berbuat yang adil dalam mengelola kebijakan pembangunan. Diperlukan kemauan untuk membangun peradaban baru yang bersih dari sifat keserakahan, egoisme, arogansi dan perilaku tiranik lainnya.

Pengusaha, hendaknya kembali kepada budaya bisnis yang etis, sesuai dengan pranata hukum dan etika social timur yang jujur dan adil. Begitu juga birokrat dan politisi, sebaiknya kembali kepada budaya politik yang santun, seperti yang dikemukakan oleh Soegeng Sarjadi, yaitu: “Perilaku politik yang menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Cara untuk memperoleh, mempengaruhi, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dengan tindakan dan produk hukum-politik yang menempatkan hak asasi manusia, keadilan dan kedaulatan rakyat ditempat terhormat. Sedangkan pada tingkat system dan struktur politik, hendaknya seluruh institusi politik maupun perundang-undangan yang ada merupakan cermin dari hati nurani rakyat. Dan bukan budaya politik individualistic, yang menganggap politik dan jabatan hanya menjadi suatu cara bagi individu supaya dapat memperbaiki status dirinya dan keadaan ekonominya (saja)”.

Mahatma Ghandi telah mengingatkan, “Bumi ini mampu menghidupi semua orang, tetapi bumi ini tidak akan mampu memenuhi keserakahan seorang saja”.

Siapapun dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan kekuasaanya bisa merekayasa dan menghimpun kekayaan dengan cara mengambil hak orang lain, tetapi Allah dengan ke-Mahakuasaan-Nya dapat dengan mudah mengambil kembali sesuatu yang bukan haknya itu dengan cara Allah sendiri. (baca, Kekuatan Kaum Tertindas)

Bapak-bapak yang terhormat, melalui dialog interaktif ini, seyogyanya kita cairkan kebekuan social politik antar etnik, antar pemerintah dan rakyat dan antar individu elemen bangsa, guna memasuki peradaban baru yang penuh semangat solidaritas dan kebersamaan. Solidaritas dan kebersamaan yang mewujudkan kemerdekaan universal. Duduk bersama, merumuskan agenda konkrit serta langkah-langkah konkrit di dalam menyelasaikan masalah yang dihadapi dewasa ini.

Karawang/SuryanaSlamet/1998
Copy Right @2012.03.05