Selasa, 06 Maret 2012

Gejolak Sosial Di Era Reformasi

Gambar: Geopasial.bnpb.go.id

Oleh: Suryana Slamet
Gejolak masa atau gejolak sosial pada dasarnya merupakan bentuk reaksi sosial yang lahir dari ketidakpuasan kolektif masyarakat terhadap suatu keadaan. Pemicunya bisa beraneka ragam. Intinya gejolak sosial merupakan bentuk perlawanan kolektif terhadap sesuatu yang dinilai tidak sesuai dengan harapan dan pranata sosial yang berlaku atau disebut “relative deprivation” yaitu suatu perasaan tidak puas yang didasari keyakinan bahwa kelompok masyarakat tertentu mendapat lebih sedikit dari yang sepantasnya diperoleh. Gejolak masa (Gejolak Sosial) atau konflik horizontal dan Konflik Vertikal akan lebih berbahaya kalau reaksi sosial tersebut ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan individu atau kelompok yang sebenarnya tidak memiliki korelasi sebab akibat terhadap persoalan dasar yang menjadi tujuan awal sebuah reaksi sosial dimaksud. Pembonceng ini umumnya bermotif kepentingan politik kekuasaan.


Dalam pelaksanaanya, reaksi sosial pada umumnya diungkapkan dalam bentuk demonstrasi atau class action. Meskipun bagi sebagian kalangan, lebih memilih cara-cara legal action seperti dialog, debat terbuka atau debat publik, kritik dalam bentuk tulisan dan seni pertunjukan. Lebih ekstrim lagi sikap protes atau penolakan terhadap perlakuan tidak adil juga dilakukan oleh suatu kelompok dalam bentuk yang di-istilahkan “pemberontakan”.

Di era otonomi daerah ini, sebaiknya kita belajar dari pengalaman pemerintah pada era pemerintahan orde baru. Bahwa perlakuan tidak adil dalam pengelolaan ekonomi, dalam kurun waktu tertentu dapat terakumulasi ke bentuk kekecewaan kolektif yang melahirkan distabilitas nasional hingga berujung pada krisis multidimensi yang menyengsarakan jutaan rakyat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketidak adilan ekonomi adalah masalah yang paling dominan menjadi pemicu timbulnnya gejolak sosial. Seperti halnya yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Ketika kita bicara tentang keanekaragaman kekayaan, tentang plurarisme budaya. Di sisi lain justru yang muncul kepermukaan adalah konflik horizontal, yaitu konflik antar etnik seperti yang terjadi di Maluku, Ambon, Halmahera dan Poso. Dan konflik vertikal, yaitu konflik antar masyarakat dan pemerintah seperti yang terjadi di Aceh yang diwakili oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), (pasca Sunami GAM dalam proses damai dengan NKRI), Rakyat Papua Merdeka di Irian Jaya, dan munculnya beberapa wacana di beberapa profinsi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang pernah terungkap dari Riau dan Kalimantan.

Perlakuan tidak adil dapat dilihat dari kegiatan eksploitasi secara intensif terhadap sumber daya alam untuk tujuan ekspor (minyak bumi, gas, emas, timah, batubara, kayu hasil hutan dan lainya) dimana dalam prakteknya telah dialokasikan secara tidak adil, dikelola oleh sekelompok kecil orang atau golongan penduduk, adalah suatu praktek ekonomi yang sama sekali tidak memihak keadilan sosial. John Naisbitt dalam Mega Trends Asia mengutip perkataan sejarawan, bahwa ekonomi Asia Tenggara dalam arti tertentu “disewakan” kepada Cina Perantauan. Dalam buku yang sama, beliau juga menemukan data ekonomi, bahwa di Indonesia, Cina Perantauan yang populasinya hanya 4 % mengontrol 70 % ekonomi Indonesia. Suatu kondisi ekonomi yang menimbulkan disparitas (kesenjangan) antar penduduk dan kelompok etnik.

Selain ketidak-adilan ekonomi, ketidak-adilan yang disebabkan sistem pemerintahan yang sentralistik juga telah mendorong lahirnya disparitas pusat daerah, sedangkan ketidak-adilan dalam pola kebijakan pembangunan menyebabkan timbulnya disparitas sektoral.

Berikut daerah-daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat, yang dampaknya menimbulkan disparitas ekonomi, disparitas etnik dan disparitas sosial-politik, antara lain:

Aceh
Aceh adalah daerah yang kaya sumber daya alam; Hutan, Minyak Bumi, dan Gas Alam. Mobil Oil menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan minyak terbesar di dunia karena Aceh. Pertahun 1997 Aceh menyumbang sekitar 11 % dari penerimaan negara atau sekitar 23 triliun. Tetapi yang bisa dinikmati Serambi Mekah tidak sampai 1 %. Dan statistik di semua Kabupaten di Aceh, tingkat kemiskinan antara 40 % hingga 60 %.

Riau
Riau adalah propinsi yang kaya Minyak, Gas Alam, Timah Putih, Pasir, dan Bauksit. Riau menyumbang sekitar 60-70 % produksi minyak nasional. Ladang D-Alpha di Kabupaten Natuna saja cadangan Gas-nya mencapai 222 triliun kaki kubik, merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Riau mengklaim menyumbang 17 % dari penerimaan negara. Sedangkan hasilnya buat rakyat Riau?. Riau termasuk daerah termiskin di Indonesia. Sekitar 82,7 % Hak Ulayat rakyat Riau diambil oleh Konglomerat di Jakarta. Meskipun menurut BPS PDRB Riau perkapita mencapai 4,96 juta pertahun 1996 (tertinggi di Indonesia), tetapi yang dinikmati rakyat Riau langsung hanya sekitar Rp. 1,07 juta. Pendapatan yang tidak sepadan jika dibandingkan dengan kekayaan alam yang dimilikinya.

Papua
Papua kaya dari hasil Tambang Emas, Tembaga dan Hasil Bumi. Papua rata-rata menyumbang devisa sekitar Rp. 21 triliun lebih atau sekitar 25 % dari total devisa Indonesia. Tetapi dana pembangunan yang diterima oleh rakyat Papua setiap tahunnya rata-rata tidak sampai 5 %, atau hanya sekitar Rp. 900 milyar.

Kalimantan Timur
Dalam lima tahun terahir (1993-1998) PDRB Kaltim rata-rata mencapai Rp. 21,52 Triliun atau 4,63 % kontribusinya terhadap PDB Nasional. Yang dinikmati oleh masyarakat Kaltim hanya 56,5 persen sisanya, 43,5 % “bocor”. Jumlah penduduk Kaltim pertahun 1998 2,3 juta orang dari jumlah tersebut keluarga miskin di Kaltim sekitar 800.000 orang dan menganggur 234.128 orang atau total hampir 50 % penduduk Kaltim berada dalam kemiskinan.

Selain ketidak-adilan ekonomi, ketidak-adilan politik juga turut memicu timbulnya gejolak sosial. berikut beberapa ciri pemerintahan orde baru yang secara politik dinilai tidak adil, adalah sebagai berikut:

1. Design orde baru dibangun dengan sistem dan kekuasaan yang sentralistik, represif dan otoriter. (Pelaksanaan Design orde baru banyak terjadi penyimpangan penafsiran pada tingkat teknis operasional).

2. Dengan alasan agar masyarakat tidak terkotak-kotak dalam berbagai aspirasi politik, pada tahun 70-an diberlakukan konsep massa mengambang.

3. Penyeragaman kehidupan sosial politik. Konflik dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas. Oleh karenanya, diperlukan adanya harmoni sosial dan harmoni sosial hanya bisa diwujudkan melalui sebuah masyarakat yang serba seragam dan terkontrol.

4. Birokrasi yang diterapkan pemerintah orde baru mendekati pengertian Weber tentang “birokrasi patrimonial”, di mana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan “patron client” (bapak anak buah). Hubungan ini lebih dikenal dengan dengan nama “bapakisme” (paternalisme) (Akhmad Setiawan 1998). Pola hubungan seperti itu, mengakibatkan bentuk dari sistem pemerintahan menjadi “oligarki patrimonial”, dtentukan oleh sekelompok kecil lapisan atau terdiri dari kroni (koncoisme) dan anggota keluarga (nepotisme).

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan salah satu warisan orde baru. Pelanggaran hak asasi manusi (HAM) dilakukan secara sistematis. Kasus-kasus pelanggaran di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, Timika, Peristiwa 27 Juli 1996 adalah contoh kasus yang sebagian besar hingga kini belum diusut tuntas. Penindasanpun terjadi kepada petani yang menolak tanahnya dibeli paksa oleh para pemilik modal, buruh pabrik yang menolak upah rendah, masyarakat adat yang menolak tanah ulayatnya dikuasai oleh pemegang HPH, Konsensi Perkebunan, dan Konsensi Tambang, mahasiswa dan aktivis LSM yang mengkritisi pemerintah yang otoriter dan korup.

Dari uraian di atas secara umum gejolak sosial terjadi, dengan sumber penyebabnya atau “causa prima-nya” adalah, a) ketimpangan sosial ekonomi, b) ketidak puasan daerah terhadap pusat atau ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggara pemerintah, c) perebutan akses sumber daya ekonomi, d) sentimen agama, ras, etnic dan golongan.

Kondisi kondisi itulah yang menimbulkan akumulasi disharmoni yang eksplosif, pada gilirannya menimbulkan gejolak sosial horizontal- vertikal dalam bentuk demonstrasi, kerusuhan dan berbagai bentuk konflik sosial politik yang berfotensi memecah kesatuan nasional.

Sebagai bangsa yang telah lelah hidup di alam ketidak-adilan dengan akibat yang sudah dirasakan. Dengan semangat pembaharuan, sudah selayaknya semangat otonomi daerah dapat diartikulasikan dengan penghayatan dan pelaksanaan yang serius. Cukup sudah sejarah 32 tahun pemerintah orde baru memberi cermin, hal-hal yang dapat menimbulkan disharmoni tidak harus ditiru lagi atau dimodifikasi dengan wajah baru atau dengan cara-cara yang substansinya sama, dengan kata lain reformasi hanya memindahkan korupsi dari pusat ke daerah, sehingga dapat memicu gejolak sosial atau konflik baru antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Karenanya, dibutuhkan semangat membangun budaya baru dalam memerankan diri sebagai warga masyarakat dan sebagai penyelenggara pemerintah. Yakni budaya persatuan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

“Dibutuhkan Pemimpin yang memperhatikan dirinya sebagai Part of The Solution dan bukan merupakan Part of The Problem. Dalam mewujudkan pembangunan tidak cukup dengan berbagai statement dan retorika. (Miriam Budiardjo)”. 

SS/Copy Right/2012
Ditulis di Karawang, 15 Januari 2001

Links Terkait 

Jurnal Terkait Masalah Konflik Sosial


Books About Social Conflict