Rabu, 08 Februari 2012

SBY Minta Pengusaha Tionghoa Tingkatkan CSR

BukuClick/CSR/SS/2012
Photo: Media Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono menghadiri Perayaan Cap Go Meh di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden  mengajak pengusaha Tionghoa untuk lebih meningkatkan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), sebagai bentuk kesetiakawanan dan persaudaraan.

"Saya mengajak masyarakat Tionghoa, terutama yang bergerak di dunia usaha, untuk mewujudkan kepedulian kepada sesama warga bangsa, dengan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan," demikian Presiden menghimbau.

Presiden mengungkapkan, negeri ini memerlukan kesetiakawanan dan persaudaraan yang tinggi. "Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah," tuturnya.

Tak hanya mengajak meningkatkan CSR, Presiden juga mengimbau masyarakat Tionghoa untuk mensinergikan dunia usaha dengan agenda besar pemerintah. Melalui program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mensejahterakan masyarakat.Menurut Presiden, saat ini bukan waktunya lagi kita membeda-bedakan asal-usul keturunan dengan membedakan seseorang berdasarkan kelompok etnisnya. "Saat ini adalah saat yang tepat untuk membangun semangat kesetaraan, antara semua warga bangsa. Semuanya telah membaur menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia," katanya.

Dalam sambutannya, Presiden SBY menilai komitmen etnis Tionghoa di seluruh tanah air tidak diragukan lagi. Presiden  SBY menilai etnis Tionghoa bersama-sama segenap anak bangsa, telah terus meningkatkan dukungan, peran, dan inisiatifnya dalam mempercepat pencapaian kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

"Saya yakin, dengan komitmen yang kuat dari saudara-saudara semua, disertai kerja keras kita semua, kita dapat mewujudkan bangsa yang lebih makmur, lebih adil, dan lebih sejahtera," kata Presiden SBY di Kemayoran, Jakarta, Rabu 8 Februari 2012.

Pada kesempatan lain, terkait dengan tanggung jawab social lingkungan (CSR) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta BUMN bisa turut aktif menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian, BUMN harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat.

"CSR dari BUMN itu besar. Pastikan penggunaan CSR tepat. Saya ingin CSR digunakan lebih banyak untuk mengurangi kemiskinan," kata SBY dalam pembukaan rapat terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/2).

Dari apa yang disampaikan oleh Presiden, masyarakat tidak ingin, himbauan Presiden hanya dihamini sesaat atau kebijakan CSR yang ruhnya telah diundangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kemudian hanya menjadi proyek belas kasihan dan kosmetik politik. Apa yang dilakukan hanya untuk sekedari memberi permen anak agar tidak menangis.

Kehawatiran itu bukan tanpa alasan. Kebijakan ekonomi kerakyatan ini bukan barang baru, kebijakan serupa dalam kerangka ekonomi kerakyatan atau keadilan ekonomi telah berulang kali didengungkan sejak jaman mendiang Presiden Soeharto di era Orde Baru.

Tentu kita masing ingat gebrakan Pak harto untuk pemerataan ekonomi melalui program kemitraan. Ketika Pengusaha Besar/konglomerat ditatar P4 hingga didirikan Yayasan Prasetya Mulya; Pertemuan Hilton yang melahirkan Deklarasi Hilton; Masyarakat tidak akan lupa adanya pertemuan Tapos yang mengingatkan konglomerat mengenai konsep Tricle Down Efeck. Politik ekonomi kerakyatan kemudian ditindak lanjuti melalui Pertemuan Jimbaran Bali yang membuahkan Deklarasi Jimbaran hingga lahirnya UU No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil. Lalu Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, dan Banyak lagi produk regulasi yang diterbitkan dalam rangka pemberdayaan UKM dan Koperasi hingga beragam skema kredit untuk UKM, Koperasi dan Pertanian ketika itu lengkap dengan produk regulasi pendukungnya.

Produk regulasi yang menjadi dasar gerakan pemberdayaan UKM, Koperasi dan Pertanian, hasilnya hingga kini belum signifikan mengentaskan kemiskinan. Program ekonomi kerakyatan itu kerap didaur ulang modelnya tapi tetap saja belum efektif menyentuh UKM, Koperasi dan Usaha Tani. Ketidak berpihakan oknum penyelenggara pemerintahan, BUMN dan Pengusaha Besar terlihat dari angka rakyat miskin yang tetap tinggi, pembangunan pertanian yang jalan ditempat serta pketimpangan struktur ekonomi nasional baik pada era Orde Baru,hingga orde reformasi sekarang.

Meskipun berulang kali dikecewakan, tentunya rakyat berharap dan berdoa semoga saudara kita, pengusaha etnik china, pengusaha nasional pada umumnya, konglomerat dan BUMN tidak seperti di era orde baru, komitmen yang dibangun hanya di atas kertas.

CSR Sebaiknya Untuk Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dihadapkan pada berbagai kendala antara lain keterbatasan sarana dan prasarana gedung yang menggangu kenyamanan dan kinerja profesional guru sehingga masih perlu ditingkatkan. Terlebih saat ini, dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan seperti diterapkannya standar isi, standar kompetensi lulusan dan penyusunan kurikulum ke arah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), telah membuat guru di lapangan semakin dituntut untuk lebih meningkatkan propfesionalisme. Untuk mewujudkan harapan itu, sekolah membutuhkan sarana prasarana yang tidak sedikit terutama sarana gedung sekolah yang memadai bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, upaya peningkatan mutu pendidikan  akan menjadi berat karenanya memerlukan dukungan dan bantuan dari semua pemangku kepentingan pendidikan (stakeholder).

Kuallitas Pendidikan, Biaya Pendidikan, Masalah Dan Solusi
Kondisi objektif dunia pendidikan saat ini, menjadi kenyataan yang kasat mata, bahwa laju perkembangan proses pendidikan masih jauh dari standar yang diharapkan oleh karena berbagai kendala yang hampir dihadapi oleh semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Indek Prestasi Pendidikan, Indek Pembangunan Manusia maupun Angka Partisipasi Pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Negara lain. Kendala ketertinggalan pembangunan pendidikan Indonesia sesungguhnya klise, yakni biaya pendidikan yang mahal dari akibat mahalnya biaya sarana-prasarana dan operasional pendidikan untuk mencapai standar berkualitas.

Mengingat pendidikan menjadi prasyarat bagi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa oleh karena adanya peningkatan daya kinerja, inovasi dan kreatifitas sumber daya manusia yang merupakan autput produk lembaga pendidikan. Profesionalisme, kemampuan inovatif dan kreatif adalah stimulus bagi terwujudnya kreativitas, kemandirian, dan keahlian profesi yang dapat membawa masyarakat pada kesejahteraa.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka berbagai kendala bagi terwujudnya qualitas pendidikan yang ingin dicapai, hendaknya penyelenggara pendidikan dan para pemangku kepentingan output pendidikan tidak pesimis oleh berbagai keterbatasan yang ada. Meskipun kewajiban pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah, Kenyataannya Negara saat ini belum mampu mengatasi sendiri persoalan kendala yang menghambat terwujudnya pendidikan berkualitas. Terutama mengatasi kendala biaya pendidikan yang memang mahal dan beban yang berat terutama di tengah persoalan bangsa yang belum sepenuhnya pulih dari krisis.

Adalah suatu niscaya jika kemudian pemerintah mendorong peran serta korporasi melalui kebijakan tanggungjawab social lingkungan dengan diberlakunyan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perusahaan dimintai kewajibannya untuk memberikan tanggungjawab social lingkungan agar dapat turut bersama pemerintah mengentaskan kemiskinan. Bentuk implementasi tanggungjawab sosial lingkungan itu lebih popular dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satunya, melalui CSR untuk pendidikan inilah diharapkan tembok kemiskinan dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilalui.  Seyogyanya melalui CSR kendala biaya pendidikan dapat terbantu sehingga hajat bersama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang menghasilkan out put kualitas pendidikan yang unggul, kreatif, inovatif dan professional dibidangnya dapat dicapai.

Dari kualitas unggul kreatif, inovatif dan professional inilah kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Bahkan imbal balik bagi dunia usaha dan pemerintahpun menjadi simbiosis saling menguntungkan karena dari qualitas pendidikan yang unggul ini dapat melahirkan kualifikasi individu berintegritas tinggi dan profesionali sesuai kebutuhan dunia usaha maupun pemerintah.

Korelasi Misi CSR dan Misi Pendidikan
CSR Indonesia menngatakankan, bahwa, “Pengaruh perusahaan raksasa atau korporasi di berbagai ranah kehidupan masyarakat yang semakin kokoh di era globalisasi adalah fakta empiris. Dengan kekuatan itu, dampak positif maupun negatifnya pun sangat besar. Tidak ada yang menyangkal bahwa korporasi telah memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan sebagainya. Namun, dampak negatif aktivitasnya juga berskala yang sama. Kerusakan lingkungan, proses pemiskinan dan marginalisasi kelompok masyarakat rentan, kian lebarnya kesenjangan ekonomi serta pengaruhnya terhadap proses politik yang tidak demokratis di berbagai jenjang pemerintahan hanyalah sebagian dari dampak negatif itu”.

Fakta empiris seperti yang digambarkan itu menjadi problem bersama yang merisaukan dan harus dicarikan solusinya mengingat dampak pencemaran lingkungan, pemanasan global dan  krisis energy penyumbang terbesarnya perusahaan industri. Kondisi tersebut jelas akan menghambat atau bahkan menghilangkan sebagian akses ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, hasil hutan dan perikanan hingga melahirkan krisis pangan. Krisis pangan global yang sudah terjadi sporadis dan krisis pangan global masiv yang diperdiksi dapat menimpa Indonesia dan dunia pada tahun 2025 adalah konsekwensi, salah satunya, dari adanya industrialisasi. Hal tersebut telah “mematikan” akses ekonomi masyarakat Indonesia yang agraris dan berarti dapat mengurangi bahkan meniadakan kemampuan ekonomi atau daya beli masyarakat, termasuk daya beli biaya pendidikan yang mahal. Maka suatu kewajaran, jika kemudian tanggungjawab dimaksud selain menjadi kewajiban pemerintah turut dibebankan juga kepada korporasi sebagai bentuk konpensasi dan tanggungjawab social korporasi sebagai kelompok masyarakat yang telah lebih mendapat kesempatan memiliki ekonomi atas kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemudian diberikan sebagian kecil keuntungannya kepada rakyat Indonesia yang belum mendapat kesempatan menikmati kemakmuran dari kebijakan dan hasil kekayaan sumber daya alam Indonesia. 

Selanjutnya CSR Indonesia mengatakan, bahwa, “Di Indonesia, CSR saat ini dapat digambarkan sebagai potensial sekaligus merisaukan. Potensial karena dijumpai banyak indikasi positif seperti: penyelenggaraan PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup, penganugerahan CSR Award, Forum BUMN untuk community development (comdev), naiknya keanggotaan organisasi-organisasi perusahaan yang mempromosikan CSR, maraknya seminar dan pelatihan CSR serta pembentukan divisi/departemen yang menangani CSR di berbagai perusahaan, terutama korporasi. Perusahaan-perusahaan berskala lebih kecil juga sudah mulai mengikuti kecenderungan ini”.

Selain banyak memiliki kerisauan akan eksistensi dan implementasi CSR juga tetap meyakini peluang dan potensinya. “Tidak seperti banyak konsep bisnis lainnya, CSR jelas merupakan konsep yang luwes dan terus berkembang karena merupakan tuntutan normatif dari seluruh pemangku kepentingan. CSR bersifat niscaya karena tuntutan implementasinya berasal dari berbagai pihak dan tingkatan, mulai dari kantor pusat korporasi multinasional, interpretasi kebijakan perusahaan di Indonesia, kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun tuntutan berbagai organisasi masyarakat sipil yang mengawasi kiprah perusahaan”.

Jika dilihat dari misi CSR dan misi pendidikan Nasional, kebijakan CSR korporasi untuk pendidikan bertautan erat. Misi yang dibangun CSR meliputi tiga hal, yaitu;
  • Berkontribusi dalam karya nyata untuk mendorong setiap upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui upaya membumikan prinsip-prinsip dasar dan praktik kegiatan usaha yang menjunjung nilai-nilai keadilan multidimensional.
  • Bermitra dengan dunia usaha dan pemangku kepentingannya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kajian, pendampingan, jaminan dan advokasi.
  • Berkontribusi dalam pengembangan wacana CSR melalui publikasi dalam berbagai bentuk serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang relevan.
Sementara Misi Pendidikan Nasional, yaitu;
1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4.  meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Oleh karena adanya korelasi kepentingan yang berimbal balik antara korporasi (perusahaan) dan dunia pendidikan, maka menjadi sangat relevan jika implementasi tanggungjawab social korporasi lebih di titik beratkan pada pembiayaan pendidikan. Dengan kata lain, praktek CSR akan lebih maksimal  jika dilakukan proses penyatuan antara CSR dan pendidikan, pelatihan dan program pemberdayaan lainnya. Karena kualitas SDM merupakan keharusan bagi perusahaan korporasi untuk pencapaian efesiensi dan produktifitas. Oleh karenanya, CSR tidak lagi dirasakan sebagai suatu yang asing yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Disisi lain lembaga yang tepat melahirkan kualitas sumber daya manusia sebagai embrio bagi terwujudnya Quality Management perusahaan adalah lembaga pendidikan yang berkualitas. Sehingga cukup beralasan, jika kemudian CSR menjadi kebutuhan dan bagian dari system manajemen perusahaan. 

Sebagaimana prediksi Weddock , perusahaan yang tidak menjalankan CSR cenderung ditingggalkan stakeholdernya. Menurut Weddock, “Di masa mendatang, hanya ada perusahaan yang menjalankan CSRnya dengan sungguh-sungguh dalam proses manajemen sehari-hari. Perusahaan yang menolak masuknya CSR ke dalam manajemen pasti akan sirna” (baca: Total Responsibility Management: The Manual_Sandra Weddock And Charles Bodwell_ Greenleaf Publishing, 2007).


Bahwa kemudian adanya pendapat MacGraw yang menisbatkan CSR berorientasi pada akademik (baca:pendidikan) meski dikritik sebagian kalangan bahwa hal tersebut lebih menitiberatkan pada kepentingan para manager sebenarnya bukan sesuatu yang patut dipertentangkan. Jika kemudian CSR berorientasi pada kepentingan pembangunan pendidikan berkelanjutan, maka keduanya merupakan dua proses yang saling berkepentingan, yaitu proses hasil dan pengguna SDM. (baca  “Leading Corporate Citizens: Vision, Values, Value Added (McGraw-Hill Irwin, 2006”). Hasilnyapun pada ahirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi dan social sebagai akibat dari meningkatnya keterampilan atau keahlian masyarakat berpendidikan unggul. krw/ss/2012

Related Books CSR