Sabtu, 28 Mei 2011

UKM sayang UKM malang


Sudah banyak produk regulasi dan aneka program untuk tujuan menumbuh kembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Koperasi dan Usaha Tani dibuat oleh penyelenggara negara di era orde baru hingga orde reformasi. Mulai sejak Pengusaha Besar/konglomerat ditatar P4 hingga didirikan Yayasan Prasetya Mulya; Pertemuan Hilton yang melahirkan Deklarasi Hilton; Pertemuan Tapos yang mengingatkan konglomerat mengenai konsep Tricle Down Efeck; Pertemuan Jimbaran Bali yang membuahkan Deklarasi Jimbaran; hingga lahirnya UU No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil; Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, dan Banyak lagi produk regulasi yang diterbitkan dalam rangka pemberdayaan UKM, Koperasi dan Usaha Tani sampai dengan dalam bentuk Skim Kredit UKM, Koperasi dan Pertanian lengkap dengan produk regulasi pendukungnya.
          Demikian pula regulasi di era reformasi, berbagai regulasi dan program diluncurkan. Beragam skema kredit dilbuat dan tersebar di banyak departemen. Perbankkan tak ketinggalan diamanati untuk berperan memberdayakan UKM. Begitu juga UU No. 40 tentang Perseroan terbatas, mewajibkan setiap perusahaan yang menggunakan bahan baku sumber daya alam  melaksanakan tanggungjawab sosial lingkungan. Dalil untuk memberdayakan UKM memang sangat rasional, UMKM yang berjumlah lebih dari 51,26 juta UKM. atau mayoratas pelaku usaha di Indonesia. UMKM jugalah yang menolong  mayoritas periuk nasi wong cilik. Tak kurang 90 juta jiwa atau 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia diserap sektor ini. Dari sisi PDB Indonesia, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga tercatat menyumbang  53 persen. Meski UKM telah diguyuri berbagai regulasi  dan program pemberdayaan yang kalau dirasakan sudak "kekenyangan" program, namun kenyataannya belum menyentuh semua pelaku UKM, bahkan  lebih banyak yang belum tersentuh dibanding yang beruntung merasakan kebijakan tersebut. Padahal UKM lebih besar perannya dalam menopang struktur ekonomi nasional. Eksploitasi sumber daya alam yang menurut UUD 1945 pasal 33 untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Niscaya hingga kini Kapitalis predator dan kaum kleptokratlah yang lebih banyak menikmati sumber daya alam indonesia.
     Soal kredit macet atau "ngemplang utang"?!, UMKM terbukti lebih kredible  (amanah) dibanding konglomerat yang hoby lari ke luar negeri kalau udah kepepet utang.  Buktinya..., selama medio 1988-1999 kinerja dan kredibilitas Pengusaha Besar dan atau Konglomerat tidak lebih baik dari UKM, Koperasi dan Usaha Tani. Kredit UKM, Koperasi dan Usaha Tani, dari 39 % kredit umum Pedesaan, yang macet hanya 5 persen selama kurun waktu 12 tahun berjalan. Dari kredit program Usaha Tani dari 2,1 triliun alokasi kredit yang macet hanya 117 milyar atau sekitar 5,5 persen. Skim kredit tahap berikutnya, Pemerintah mengalokasikan kredit sebesar 10,8 triliun untuk 42 juta UKM serta 2,3 triliun untuk 10 juta Petani atau total 11,1 triliun kredit UKM, Koperasi dan Pertanian. Dari total kredit tersebut yang macet 4 triliun atau sekitar 30,5 persen. Hal itupun saat itu, dipicu oleh adanya program Tata Niaga Cengkeh, Jeruk, Kedele, Rotan, Impor Gula, dan Impor Beras. Program salah urus yang sedianya untuk membangun dan atas nama UKM, Koperasi dan Usaha Pertanian, justru merontokkanstruktur ekonomi UKM, Koperasi dan Usaha Pertanian. Sementara konglomerat, dimana dalam struktur ekonomi hanya 0,2 persen. Mereka berhutang pada Bank Pemerintah sebesar 930 triliun, yang macet 70 persen, artinya lebih dari 700 triliun bermasalah. Dari 24 konglomerat yang ditetapkan buron, pada mereka saja ratusan triliun uang rakyat tidak jelas rimba dan pertanggungjawabannya. Jadi ga ada alasan untuk menjadikan UMKM sekedar objek lipstik penguasa, atau sekedar media sedekah untuk mendongkrak kredibilitas. Sayang UKM tetap malang, UKM tetap susah akses ke sumber-sumber pembiayaan. UKM tetap terpinggirkan oleh gempitanya pasar bebas. UKM Masih dilirik sebelah mata. UKM sayang UKM malang. Karenanya, bravo kepada PT. Telkom  Indonesia dan Jurnal Nasional yang telah memprakasai program pemberdayaan SDM lewat Indigopreneur-UKM-nya, yang pasti akan lebih terasa manfaatnya jika ditindaklanjuti dengan program penguatan modal dan pasar. Harapan saya, Indigopreneur benar-benar menjadi agen perubahan bagi UKM. Insya Allah, jika UKM  dan pengusaha besar dan BUMN bersatu-sinergi (menjalin kemitraan), niscaya UKM takkan bergeming meski badai pasar global menerjang. 
     Negeri ini juga membutuhkan pemimmpin yang santun, berbasis sosial, budaya dan agama. Agar negeri tidak menjadi pelanggan konflik sosial yang dipicu oleh ketidak adilan. lebih jauhnya ,agar negeri jamrud katulistiwa yang kaya sumber daya alam ini tidak dihadiahi murka Tuhan karena ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kekuatan do'a rakyat yang tertindas akan menyebabkan kemarahan Tuhan yang berujung bencana.
    
By Suryana Slamet
Pengusaha UKM yang terhempas badai krisis dan merindukan iklim usaha yang kondusif